Tok! BI Masih Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen
RDG BI Desember (IDN Times/Triyan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia menahan suku bunga acuan BI-Rate di level 6 persen. Kemudian suku bunga deposit facility tetap bertahan di level 5,25 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75 persen.
"Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 November dan 21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur, Kamis (21/12/2023).
Baca Juga: Bank Indonesia: Rupiah Terkendali, So Far So Good
1. Tahan suku bunga untuk stabilkan rupiah
Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00 persen tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking.
"Kemudian BI akan melakukan langkah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Perry.
Editor’s picks
2. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh BI
Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.
Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah.
3. Kebijakan Fed Fund Rate sudah mencapai puncaknya
Sementara itu, suku bunga kebijakan moneter, termasuk Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan telah mencapai puncaknya, namun masih akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama (high for longer).
Demikian pula yield obligasi pemerintah negara maju, termasuk US Treasury, diperkirakan dalam kecenderungan menurun tetapi tingkatnya masih akan tinggi.
"Ini sejalan dengan premi risiko jangka panjang (term-premia) terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah. Kejelasan arah kebijakan moneter di negara maju tersebut mendorong mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global," ungkap Perry.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
