Wapres Proyeksi Halal Value Chain Bakal Tumbuh 5,3 Persen
Wapres Asia Pasific Tax Forum (IDN Times/Triyan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin memproyeksi sektor prioritas halal value chain Indonesia akan tumbuh 4,5 persen hingga 5,3 persen di tahun 2023 yang didukung oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan penduduk Indonesia yang mayoritas bergama muslim.
"Kontribusi ekonomi dan keuangan syariah bagi pembangunan, dalam negeri tercatat cukup signifikan. Sektor prioritas halal value chain diperkirakan tahun ini tumbuh 4,5 sampai 5,3 persen," kata Ma'ruf Amin dalam Asia-Pacific Tax Forum di Hotel Aryaduta, Rabu (3/5).
Adapun pengembangan halal value chain di Indonesia dimulai dari akselerasi sertifikasi halal, menguasai ekosistem pendukung ekspor produk halal, membuka dan menangkap peluang ekspor produk halal dan kolaborasi dan integrasi usaha besar dengan koperasi dan UMKM.
Baca Juga: 6 Strategi Bank Indonesia Jateng Kembangkan Halal Value Chain
1. Halal value chain menopang 25 persen ekonomi nasional
IDN Times / Arief RahmatMa'ruf Amin menjelaskan, sektor prioritas halal value chain yang mencakup pertanian, makanan halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim tercatat mampu menopang lebih dari 25 persen ekonomi nasional.
Sementara untuk sektor jasa keuangan syariah, kontribusi SBSN syariah bagi pembiayaan pembangunan juga tercatat cukup signifikan.
"Sejak pertama kali diterbitkan pada 2013, SBSN telah mendukung pembiayaan produktif untuk 3.593 proyek dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 173,8 triliun. Dengan besarnya potensi yang dapat digali dan kontribusi yang telah disumbangkan sudah semestinya ekonomi dan keuangan syariah di indonesia terus dikembangkan," ucapnya.
Dengan demikian, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan kekayaan ragam sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkemuka dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.
2. Ekonomi syariah dan pajak perlu dioptimalkan untuk kurangi ketimpangan
Editor’s picks
Ilustrasi Perkembangan Ekonomi Digital. (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa ekonomi syariah dan pajak sejatinya memiliki nafas yang sama. Keduanya didorong antara lain adalah untuk mengurangi ketimpangan.
Terlebih berdasarkan catatannya, ketimpangan terus meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi dan menjadi problem global sejak dekade 1980-an hingga hari ini. Potret ketimpangan pendapatan yang kian besar ini menyasar hampir seluruh negara, termasuk negara maju.
Ia mencontohkan pada tahun 1993 sampai 2015, pertumbuhan riil pendapatan 1 persen kelompok paling kaya di Amerika Serikat secara kumulatif mencapai 95 persen, sementara 99 persen warga negara lainnya hanya tumbuh 14 persen.
"Jadi, sekarang merupakan momen "panggilan moral" bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi, di mana salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut," tegasnya.
Baca Juga: Butuh 3-4 Bank Syariah Seperti BSI Maksimalkan Potensi Syariah di RI
3. Pengembangan ekonomi syariah untuk wujudkan keadilan ekonomi
Ilustrasi ekonomi syariah. (IDN Times/Helmi Shemi)Lebih lanjut, pengembangan ekonomi syariah memiliki kontribusi besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi, salah satunya adalah zakat.
Adapun zakat menjadi salah satu bidang yang digarap dengan saksama di Indonesia. Hal ini dikarenakan zakat sebagai bagian dari rukun islam memiliki fungsi salah satunya sebagai sarana redistribusi kekayaan. Zakat yang ditunaikan oleh muzaki akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan umat.
"Dalam konteks kebijakan fiskal, zakat adalah salah satu instrumen yang fungsi awalnya menyerupai instrumen fiskal yang ada saat ini. Sejarah pengelolaan keuangan publik Islam menunjukkan, zakat menjadi instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber pendapatan sekaligus sumber pengeluaran negara,"ungkapnya.
Berita Terkini Lainnya
