Trump Ampuni Pendiri Binance, Picu Perdebatan soal Kepentingan Bisnis

24 Okt 2025, 18:20 WIB

Changpeng Zhao, pendiri exchange kripto terbesar di dunia, Binance berbicara di KTT NFT Vietnam 2022. (Aevozer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Intinya sih...

Binance pernah langgar hukum pencucian uang
Pengampunan berdampak pada Binance dan industri kripto
Kontroversi muncul akibat keterkaitan bisnis Trump

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Kamis (23/10/2025), memberikan pengampunan kepada Changpeng Zhao, pendiri exchange kripto terbesar di dunia, Binance. Ia diampuni atas pelanggaran hukum pencucian uang di AS.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan, Trump menggunakan wewenang konstitusionalnya untuk mengampuni Zhao, yang dianggap menjadi korban kebijakan ketat pemerintahan Biden terhadap industri kripto. Zhao menyampaikan rasa terima kasihnya lewat unggahan di platform media sosial X.

“Saya sangat berterima kasih atas pengampunan hari ini dan kepada Presiden Trump karena menjunjung komitmen Amerika terhadap keadilan, inovasi, dan keadilan,” tulisnya di X.

Ia menambahkan, dirinya akan melakukan segala yang bisa dilakukan untuk membantu menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia.

1. Binance pernah langgar hukum pencucian uang

ilustrasi logo Binance (pexels.com/Bastian Riccardi)

Dilansir dari Al Jazeera, pada 2023, Zhao mengundurkan diri sebagai CEO Binance setelah perusahaan tersebut mengakui kegagalan dalam mencegah praktik pencucian uang dan sepakat membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar AS (setara Rp71,5 triliun). Zhao sendiri membayar denda tambahan sebesar 50 juta dolar AS (setara Rp831,6 miliar).

Perusahaan itu mengaku bersalah dan menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas kesalahan masa lalunya. Zhao, warga negara Kanada kelahiran China, menjalani hukuman penjara selama empat bulan pada 2024 karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Aturan itu mewajibkan lembaga keuangan seperti Binance untuk memverifikasi identitas pelanggan dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Ia menjadi orang pertama yang dipenjara karena pelanggaran undang-undang tersebut dalam skala besar dan menyelesaikan hukumannya pada September 2024. Eks Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, pada 2023 mengkritik keras Binance.

“Kegagalan yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat siber, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platformnya,” katanya, dikutip dari BBC.

Zhao mengakui kesalahannya saat mengundurkan diri dari jabatannya.

“Saya membuat kesalahan, dan saya harus bertanggung jawab,” ujarnya.

2. Pengampunan berdampak pada Binance dan industri kripto

ilustrasi undang-undang AS (pexels.com/Tara Winstead)

Binance, yang berbasis di Kepulauan Cayman, merupakan platform utama perdagangan aset digital seperti Bitcoin, dengan volume transaksi harian mencapai 65 miliar dolar AS (setara Rp1.081 triliun). Pengampunan terhadap Zhao otomatis menghapus pembatasan yang melarangnya memimpin perusahaan keuangan. Namun, status hukumnya di mata regulator AS masih belum pasti.

Konstitusi AS memberikan presiden kekuasaan untuk mengampuni pelaku kejahatan federal tanpa batas waktu. Leavitt menyampaikan, kebijakan pemerintahan Biden terhadap kripto telah mencoreng reputasi AS sebagai pemimpin global di bidang teknologi. Ia menambahkan, pengampunan tersebut menandai berakhirnya perang pemerintahan Biden terhadap industri kripto.

3. Kontroversi muncul akibat keterkaitan bisnis Trump

ilustrasi mata uang digital (pexels.com/Roger Brown)

Pengampunan terhadap Zhao menambah daftar panjang kebijakan prokripto Trump. Sebelumnya, ia juga mengampuni tiga pendiri BitMEX pada Maret 2024 serta Ross Ulbricht pada Januari 2025, pengelola pasar gelap daring Silk Road.

Langkah tersebut memicu kontroversi karena keluarga Trump memiliki hubungan bisnis dengan World Liberty Financial, perusahaan kripto yang terkait dengan Binance dan meraup pendapatan lebih dari 4 miliar dolar AS (setara Rp66,5 triliun).

Dilansir dari NBC News, Binance juga diketahui merekrut pelobi Charles McDowell, teman dekat Donald Trump Jr., yang melobi Gedung Putih terkait bantuan eksekutif dan kebijakan kripto dengan bayaran 450 ribu dolar AS (setara Rp7,4 miliar) pada September 2025. Senator Elizabeth Warren menilai pengampunan tersebut sebagai sejenis korupsi, sementara Leavitt membela keputusan presiden.

“Presiden dan Gedung Putih memiliki pemeriksaan yang sangat menyeluruh terhadap setiap permintaan pengampunan,” katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.