Kenaikan upah minimum Turki 2026 untuk lindungi daya beli pekerja
Pemerintah Turki fokus tekan inflasi lewat penyesuaian upah minimum
Serikat buruh Türk-iş tolak kenaikan upah minimum 2026
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Turki mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 27 persen pada 2026. Kenaikan ini sejalan dengan perkiraan inflasi dan komitmen pengendalian harga.
Menteri Tenaga Kerja Turki, Vedat Işıkhan menyampaikan, upah minimum bersih bulanan ditetapkan sebesar 28.075 lira (Rp10,9 juta). Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Ankara, Selasa (23/12/2025).
Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Vedat Işıkhan menyampaikan, upah minimum bersih bulanan naik menjadi 28.075 lira (Rp10,9 juta) dari sebelumnya 22.104 lira (Rp8,6 juta), sementara upah bruto ditetapkan sebesar 33.030 lira (Rp12,9 juta). Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat ketiga Komisi Penentu Upah Minimum yang melibatkan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Işıkhan menegaskan, peningkatan upah ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan inflasi.
“Dengan kenaikan upah baru, kami menegaskan komitmen untuk menjaga agar pekerja tidak tertekan oleh inflasi,” kata Işıkhan dalam konferensi pers di Ankara, dikutip dari Daily Sabah.
Selain itu, pemerintah juga menaikkan dukungan subsidi untuk upah minimum dari 1.000 lira (Rp391,3 ribu) menjadi 1.270 lira (Rp497 ribu). Penyesuaian ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap sekitar sepertiga tenaga kerja di Turki yang menjadikan upah minimum sebagai acuan bagi penggajian di sektor swasta.
Kenaikan upah minimum Turki sebesar 27 persen pada 2026 sejalan dengan prakiraan inflasi yang diprediksi mencapai 25 persen pada akhir tahun, menurut proyeksi Wall Street. Angka tersebut menunjukkan penurunan dari inflasi November 2025 yang tercatat sebesar 31,1 persen, sekaligus menjadi level terendah dalam empat tahun terakhir.
Bank Sentral Turki memperkirakan inflasi akan turun lebih lanjut dan mencapai target sementara 16 persen pada akhir 2026, dengan rentang sasaran antara 13 hingga 19 persen. Sementara itu, Wakil Presiden Turki, Cevdet Yılmaz menegaskan, prioritas utama pemerintah pada 2026 adalah menurunkan inflasi hingga di bawah 20 persen.
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan tegas demi kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, selaras dengan tren penurunan inflasi dan peningkatan produktivitas,” tulis Yılmaz melalui platform X, seperti dikutip dari Bloomberg.
Kebijakan kenaikan upah minimum ini diperkirakan akan berdampak langsung terhadap biaya tenaga kerja, tingkat inflasi, dan arah kebijakan suku bunga ke depan.
Presiden Konfederasi Buruh Turki (Türk-İş), Ergün Atalay menyatakan, penolakan terhadap kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah pada 2026. Menurut Atalay, besaran kenaikan sebesar 27 persen tersebut masih jauh dari tuntutan pekerja.
“Angka ini sama sekali tidak memenuhi tuntutan kami. Ini bukan angka yang bisa kami terima,” ujar Atalay.
Türk-İş sebelumnya memilih tidak menghadiri rapat Komisi Penentu Upah Minimum karena menilai struktur lembaga tersebut belum mewakili kepentingan pekerja secara proporsional. Meskipun demikian, keputusan kenaikan upah minimum tetap dijadikan acuan dalam negosiasi gaji sektor swasta yang berpengaruh terhadap jutaan pekerja di seluruh Turki.
Pemerintah menegaskan, kebijakan kenaikan upah ini dirancang agar nilainya tidak tergerus oleh inflasi, sekaligus menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.