Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan utang pemerintah saat ini masih dalam kondisi sehat.
Seperti diketahui, saat ini rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 39,57 persen.
"Rasio 39 (persen) itu sehat sebenarnya," ujar Sri Mulyani kala menyampaikan kuliah umum dalam rangka HUT ke-53 Media Indonesia, Jumat (3/2/2023).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tidak ada negara dengan kategori keuangannya sehat, tetapi tidak memiliki utang.
Hampir semua negara di dunia ini memiliki utang di dalam pengelolaan keuangannya.
"Dianggapnya sehat itu gak ada utang, ya gak ada. Semua negara, mau Brunei Darussalam, mau Saudi Arabia dia punya utang," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya diberitakan, utang pemerintah menyentuh Rp7.733,99 triliun per akhir Desember 2022. Angka tersebut bertambah Rp179,74 triliun dibandingkan posisi November yang sebesar Rp7.554,25 triliun.
Mengutip dokumen APBNKita edisi Januari 2023 yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,57 persen.
"Sampai dengan akhir Desember 2022, posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57 persen," tulis Kemenkeu, dikutip IDN Times, Rabu (18/1/2023).
Komposisi utang pemerintah yang berasal dari SBN mencapai Rp6.846,89 triliun. Kepemilikan domestik sebesar Rp5.452,36 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp4.441,12 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp1.011,24 triliun.
Sementara porsi valas sebesar Valas Rp1.394,53 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara Rp1.064,37 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp330,16 triliun.
Kemudian komposisi utang dalam bentuk pinjaman sebesar Rp887,10 triliun. Rinciannya, pinjaman dalam negeri Rp19,67 triliun dan pinjaman luar negeri Rp867,43 triliun (bilateral Rp282,75 triliun dan multirateral Rp529,99 triliun). Selanjutnya pinjaman comercial banks Rp54,70 triliun.