Bayar Utang Rp57,83 T ke Pertamina, Pemerintah Tunggu Reviu BPKP
Jakarta, IDN Times - PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki utang senilai Rp57,83 triliun dalam bentuk kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan oleh Pertamina di 2022.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menuturkan, kompensasi dan sebagian subsidi pada kuartal IV-2022 belum dibayarkan karena harus ditinjau terlebih dulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan internal Kemenkeu.
"Kompensasi dan sebagian subsidi BBM kuartal IV-2022 belum dibayar karena memang harus direviu BPKP atau Itjen Kemenkeu dulu," kata Isa kepada IDN Times, Kamis (2/2/2023).
1. Proses reviu paling cepat dilakukan bulan ini
Isa menjelaskan bahwa proses reviu paling cepat baru bisa dilakukan pada bulan Februari ini. Dia juga belum membaca laporan dari Pertamina mengenai besaran utang yang ditagih perusahaan pelat merah itu kepada negara.
"Review-nya baru bisa dilakukan paling cepat Februari 2023. Mengenai besarnya, saya belum baca laporan dari Pertamina," tambahnya.
2. Sisa utang pemerintah disampaikan Pertamina kepada DPR
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan, pemerintah masih utang ke Pertamina senilai Rp57,83 triliun dalam bentuk kompensasi dan subsidi BBM yang disalurkan pada 2022.
"Pertanyaan mengenai berapa piutang, kami sampaikan di mana angkanya ini kalau untuk pemerintah itu masih ada Rp57,83 triliun baik subsidi maupun kompensasi 2022," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (31/1/2023).
3. BUMN juga punya utang ke Pertamina
Selain pemerintah, sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) juga punya utang ke Pertamina. Nicke menyebutkan jumlahnya mencapai Rp21,3 triliun, terbesar adalah utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Piutang BUMN totalnya adalah Rp21,3 triliun yang terbesar adalah Garuda Rp11,5 triliun, PLN Rp6,7 triliun dan Pupuk Indonesia Rp4,3 triliun," sebut Nicke.
