Utang Pemerintah Turun Rp29,18 Triliun per April

26 Mei 2023, 12:40 WIB

ilustrasi utang (IDN Times/Nathan Manaloe)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Indonesia hingga akhir April 2023 mencapai Rp7.849,89 triliun. Utang turun 0,3 persen atau Rp29,18 triliun dibandingkan posisi utang pada Maret yang tercatat Rp7.879,07 triliun.

Sementara itu, apabila dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, utang tercatat utang periode April 2023 mengalami kenaikan 11,48 persen.

"Pemerintah akan melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo," tutur Kemenkeu yang dikutip dari buku APBN KiTA edisi Mei, Jumat (26/5/2023).

1. Rasio utang masih aman, di bawah batas aturan UU

IDN Times/Arief Rahmat

Mengutip Buku APBN Kita Edisi Mei 2023, rasio utang pada April turun menjadi 38,15 persen terhadap PDB, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 39,17. Baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir April 2023, berada di batas aman alias jauh di bawah 60 persen PDB, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Hal ini, dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen Pinjaman maupun SBN, di mana pembayaran cicilan pokok utang pada bulan April lebih besar dari pada pengadaan/penerbitan utang baru," tulis Kemenkeu di Buku APBN KiTa.

Faktor lainnya, adanya apresiasi rupiah terhadap major currency valas (EUR, JPY, USD) pada April 2023 dibandingkan Maret 2023.

2. Komposisi utang didominasi SBN

Ilustrasi obligasi (IDN Times/Aditya Pratama)

Laju utang hingga April, masih didominasi oleh utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 89,26 persen dan bentuk pinjaman 10,74 persen.

Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp7.007,89 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp5.698,37 triliun. Untuk Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.5939,39 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.104,98 triliun.

Kemudian, SBN dalam bentuk valas sebesar Rp1.308,66 triliun. terdiri dari SUN sebesar Rp 1.016,54 triliun, dan SBSN sebesar Rp298,2 triliun.

Selanjutnya, jumlah pinjaman pemerintah mencapai Rp 842,86 triliun. Itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp22,49 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp820,37 triliun.

3. Optimalkan sumber pendanaan dalam negeri

Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan
risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku
bunga, maupun jatuh tempo.

Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengahpanjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

"Per akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan ratarata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun. Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, Pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid," pungkasnya.