Daftar Negara Pemberi Utang Terbesar untuk Indonesia per Maret
Jakarta, IDN Times - Posisi utang luar negeri (ULN) pemerintah pada kuartal I 2023 mencapai 194,0 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp2.871,2 triliun. Kondisi ULN mengalami kontraksi 1,1 persen dari tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Kontraksi utang pada kuartal I ini jauh lebih rendah daripada kontraksi pada kuartal sebelumnya yang mencapai 6,8 persen (yoy).
Komponen dari utang luar negeri pemerintah adalah utang pemerintah pusat dan Surat Berharga Negara yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Utang pemerintah pusat terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier.
Lantas, negara mana saja yang menjadi pemberi utang terbesar ke Indonesia?
1. Negara kreditor terbesar untuk RI
Berdasarkan data Bank Indonesia, Jepang menjadi negara pemberi utang terbesar untuk Indonesia per Maret 2023, yakni senilai 8,5 miliar dolar AS atau setara Rp125,8 triliun. Angka ini, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,4 miliar dolar AS.
Jerman meminjamkan 3,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp56,2 triliun kepada RI, sedangkan Prancis memberi utang 2,4 miliar dolar AS atau setara Rp35,5 triliun.
China menduduki posisi keempat negara pemberi utang terbesar RI dengan pinjaman 1,3 miliar dolar AS alias Rp19,24 triliun. Disusul Australia di tempat kelima, dengan pinjaman 1,1 miliar dolar AS atau setara Rp16,2 triliun.
2. Daftar 10 negara kreditor Indonesia
Berikut 10 negara pemberi utang terbesar kepada Indonesia per Maret 2023:
1. Jepang 8,5 miliar dolar AS (Rp125,8 triliun)
2. Jerman 3,8 miliar dolar AS (Rp56,2 triliun)
3. Prancis 2,4 miliar dolar AS (Rp35,5 triliun)
4. China 1,3 miliar dolar AS (Rp19,2 triliun)
5. Australia 1,1 miliar dolar AS (Rp16,2 triliun)
6. Korea Selatan 867 juta dolar AS (Rp12,8 triliun)
7. Amerika lainnya 809 juta dolar AS (Rp11,9 triliun)
8. Singapura 513 juta dolar AS (Rp7,5 triliun)
9. Eropa lainnya 354 juta dolar AS (Rp5,2 triliun)
10. Hong Kong 317 juta dolar AS (Rp4,7 triliun)
3. Penarikan ULN pemerintah untuk belanja prioritas
Bank Indonesia menyebut penarikan ULN pemerintah pada kuartal I 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif, belanja prioritas, hususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencapai 24,1 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,9 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 14,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,2 persen.
Meski demikian, posisi ULN pemerintah diklaim relatif aman dan terkendali, karena, hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
"Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," ucap BI dalam keterangannya.
