Anggaran Infrastruktur Lampaui Kesehatan, Pemerintah Diminta Rombak
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Langkah pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur yang lebih besar dari anggaran kesehatan dalam RAPBN 2022 dikritik. Pemerintah diminta merombak anggaran tersebut.
Dalam RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun depan. Angka itu lebih tinggi Rp129,5 triliun dari alokasi anggaran kesehatan yang sebesar Rp255,3 triliun.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira meminta pemerintah merombak anggaran tersebut dalam pembahasan RAPBN 2022 bersama DPR RI, sebelum disahkan dalam Undang-Undang APBN 2022.
"Masih ada waktu buat pemerintah dan DPR melakukan realokasi anggaran infrastruktur, digeser ke kesehatan selama APBN 2022 belum disahkan," ucap Bhima kepada IDN Times, Selasa (17/8/2021).
Baca Juga: [BREAKING] Jokowi Siapkan Rp384,8 Triliun buat Bangun Infrastruktur di 2022
1. Pemerintah dinilai tak konsisten
Ilustrasi Lonjakan Kasus Virus COVID-19. (IDN Times/Aditya Pratama)Bhima menyoroti pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam penyampaian RUU APBN 2022 kemarin. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan tema kebijakan fiskal 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Adapun reformasi struktural itu diutamakan untuk mengakselerasi pembangunan SDM, melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.
Namun, dengan melihat alokasi anggaran infrastruktur yang lebih besar dari kesehatan, Bhima menilai pemerintah tak konsisten dengan fokus tersebut di atas.
"Pemerintah masih sibuk membangun infrastruktur di saat fokus utama dalam pidato adalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Jadi ada yang tidak konsisten," kata Bhima.
2. Pemerintah diminta tak memaksakan pembangunan pada infrastruktur yang utilitasnya rendah
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Bhima menilai selama ini banyak infrastruktur yang sudah selesai dibangun, namun utilitasnya rendah. Oleh sebab itu, Bhima meminta pemerintah tak mengulangi kebijakan tersebut.
"Padahal infrastruktur yang sudah ada saja utilitasnya di beberapa proyek masih rendah karena mobilitas dan logistik belum pulih. Bayangkan masyarakat mobilitasnya rendah, kemudian proyek infrastruktur itu nanti siapa yang menggunakan? Ini sangat tidak realistis," ujar dia.
Baca Juga: [BREAKING] Luhut Bantah Hilangkan Indikator Kematian Secara Permanen
3. Masih ada persoalan kesehatan lain di luar COVID-19
Ilustrasi Virus Corona. IDN Times/Mardya ShaktiDi sisi lain, dia mengatakan masih ada persoalan kesehatan selain COVID-19. Oleh sebab itu, dia menilai anggaran kesehatan Rp255,3 triliun tidak cukup.
"Kalau dicermati anggaran kesehatan Rp255 triliun itu bukan hanya soal pandemik, tapi juga alokasi anggaran kesehatan non-COVID-19," tutur dia.
Baca Juga: 76 Tahun Merdeka, Indonesia Harus Hadapi Jeratan Utang Ribuan Triliun
Berita Terkini Lainnya
