Menang PKPU, Garuda Masih Punya PR Benahi Kinerja Perusahaan
Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Keberhasilan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam meraih homologasi atau rencana perdamaian melalui sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukanlah akhir dari perjuangan maskapai pelat merah tersebut.
Garuda masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan memenuhi kesepakatan-kesepakatan dalam homologasi.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dengan disahkannya persetujuan rencana perdamaian PKPU oleh kreditur ini diharapkan dapat menjadi basis akselerasi kinerja Garuda dalam menjalankan langkah restrukturisasinya.
“Dengan basis cost operasional yang lebih lean serta dukungan dan kepercayaan seluruh stakeholder utamanya kreditur, kiranya dapat terus mendorong Garuda untuk mengoptimalkan upaya business revival dengan target pemulihan yang terukur," kata Kartika dikutip dari keterangan resmi Garuda, Senin (27/6/2022).
Baca Juga: [BREAKING] Kejagung Tetapkan Eks Dirut PT Garuda Emirsyah Satar Jadi Tersangka
1. Kementerian BUMN sebut Garuda punya business plan untuk penguatan kinerja
Livery masker pesawat Garuda Indonesia (Dok.Garuda Indonesia)Kartika mengatakan manajemen Garuda saat ini terus melakukan transformasi kinerja demi meraih kesehatan perusahaan, dan bisa mencetak keuntungan (profitable). Selain itu, menurutnya Garuda telah memiliki perencanaan bisnis (business plan) untuk memperkuat perusahaan.
"Dengan outlook industri penerbangan yang akan semakin kompetitif, kami meyakini business plan yang telah disusun Garuda Indonesia dapat terus mendorong langkah penguatan kinerja dengan fokus utama menjadi maskapai penerbangan yang berdaya saing," ucap Kartika.
2. Garuda jalankan restrukturisasi selama beberapa tahun ke depan
ANTARA FOTO/Prasetyo UtomoEditor’s picks
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan disahkannya persetujuan terhadap rencana perdamaian ini menjadi tonggak sejarah baru bagi langkah fundamental Garuda Indonesia dalam menjalankan misi restrukturisasi.
"Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih kuat, sehat dan resilient dan melakukan akselerasi pemulihan dalam 2-3 tahun ke depan, bertepatan dengan momentum pemulihan ekonomi nasional serta relaksasi mobilitas masyarakat yang menjadi aspek esensial dalam pemulihan industri aviasi,” ujar Irfan.
Baca Juga: Direktur PT Mugi Rekso Abadi Tersangka Korupsi Garuda
3. Sederet kesepakatan dalam homologasi yang harus diselesaikan Garuda
PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan meraih kesepakatan perdamaian (homologasi) dengan para kreditur. (dok. Garuda Indonesia)Dalam rencana perdamaian atau homologasi, ada sejumlah PR yang harus diselesaikan Garuda. Adapun PR-PR nya antara lain penyelesaian kewajiban usaha melalui arus kas operasional, konversi nilai utang menjadi ekuitas, modifikasi ketentuan pembayaran baru jangka panjang dengan periode tenor tertentu, hingga penawaran instrumen restrukturisasi baik dalam bentuk surat utang baru maupun ekuitas.
Adapun skema restrukturisasi yang dijalankan akan menyesuaikan dengan kelompok kreditur yang telah diklasifikasikan berdasarkan nilai kewajiban usaha maupun jenis entitas bisnis masing-masing kreditur.
“Apa yang telah kita capai hingga tahap ini tentunya tidak dapat diperoleh tanpa adanya fondasi kepercayaan yang kuat dari kreditur dan seluruh stakeholder lainnya terhadap upaya bersama untuk mencapai solusi terbaik dalam pemenuhan kewajiban usaha Garuda terhadap seluruh mitra usahanya," tutur Irfan.
Termasuk dalam rencana kerja tersebut adalah penambahan armada sesuai dengan rencana bisnis yang telah disampaikan dengan berfokus pada aspek profitabilitas kinerja usaha.
Hal tersebut menurut Irfan diselaraskan dengan mengoptimalkan rute penerbangan dengan kinerja positif, memaksimalkan pangsa pasar kargo dan ancillary revenue, serta mengintensifkan diskusi bersama pemerintah terkait dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun yang akan menjadi bagian dari skema rights issue Perusahaan dalam upaya memulihkan operasional penerbangan.
“Kami juga memahami bahwa berbagai agenda strategis ini perlu dilakukan dengan prudent dan seksama, sehingga kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh aksi korporasi ini dengan memperhatikan aspek kehati-hatian sesuai dengan good corporate governance yang berlaku,” tutur Irfan.
Berita Terkini Lainnya
