Proyek Smelter yang Tak Terapkan EBT Bakal Dibatasi
Pembangunan proyek smelter nikel yang merusak kawasan mangrove Teluk Balikpapan (dok. istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan akan membatasi pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter yang tak berorientasi pada energi hijau, seperti energi baru dan terbarukan (EBT).
"Ke depan kita akan melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada green energy," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Baca Juga: Anggota DPR Tolak Klausul RUU EBT soal Swasta Bisa Jual Listrik
1. Pemerintah mau perluas penerapan BET dan pengembangan industri hijau
Ilustrasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) milik PT. PLN (dok. PLN)Bahlil mengatakan, pembatasan itu beriringan dengan upaya pemerintah memperluas penerapan EBT dan juga pengembangan industri hijau (green industry).
Ini sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah dalam melakukan penataan terhadap pembangunan produk yang berorirentasi pada green energy dan green industry," ucap Bahlil.
Baca Juga: Jokowi Mau Hilirisasi Tambang, Bisa Bikin Pengembangan EBT Gaspol?
2. Pemerintah dorong produk dari hilirisasi industri
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (dok. Tangkapan Layar Youtube BKPM TV)Selain itu, pemerintah juga mendorong produk hasil smelter yang memiliki nilai tambah, terutama dari proses hilirisasi industri. Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
"Sekarang kita dorong sektor hilirisasi dengan nilai tambah hingga 80 persen," tutur dia.
Baca Juga: Anggota DPR Tolak Klausul RUU EBT soal Swasta Bisa Jual Listrik
3. Produk dari smelter dengan TKDN rendah bakal ditata kembali
Ilustrasi peleburan biji nikel (apni.or.id)Ke depannya, Bahlil mengatakan pemerintah juga akan membatasi smelter yang memiliki hasil produksi dengan angka TKDN yang rendah.
"Smelter-smelter yang produk hilirisasinya baru 40 persen kita akan tata kembali. Nanti kita breakdown. Aturan teknisnya nanti kita bahas," kata Bahlil.
Berita Terkini Lainnya
