Revisi UU BPK Masuk Prolegnas, Pengamat: Tunda Dulu!
Ilustrasi Sidang (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masuk prolegnas prioritas 2021. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mendesak pembahasan revisi UU BPK ditunda.
Dia menduga revisi UU BPK mencakup kepentingan pihak-pihak tertentu. "Harus di-hold dulu RUU BPK ini karena khawatir akan ada banyak kepentingan kelompok atau partai politik jika tetap dilanjutkan, secara umum DPR tidak boleh menjadi alat kepentingan pihak-pihak tertentu, penyusunan UU haruslah berdasarkan kepentingan masyarakat secara luas," kata Trubus dalam keterangan resminya, Senin (15/11/2021).
Baca Juga: Ada Temuan BPK di Proyek LRT Jabodebek, Ini Tanggapan DPR
1. Pengamat minta DPR prioritaskan seleksi anggota BPK
Dok.IDN TimesTrubus mengatakan ada dua anggota BPK yang akan habis masa jabatannya pada April 2022, yakni Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun. DPR juga sudah menerima surat tertanggal 18 Oktober 2021 No: 159A/S/I/10/2021 dari BPK perihal Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Ketua BPK dan Anggota BPK.
Oleh sebab itu, menurut Trubus, surat tersebut harus ditindak lanjuti terlebih dahulu.
"Suratnya itu kan sudah masuk di DPR RI maka harus prioritaskan tahapan pemilihan anggota BPK terlebih dahulu, agar tidak ada kecurigaan publik jika ngotot revisi UU BPK, selain itu menurut aturan surat dari BPK harus ditindak lanjuti dulu," tutur dia.
Baca Juga: BPK Pernah Temukan Masalah Integrasi Sinyal di Proyek LRT Jabodebek
2. UU BPK mengatur ketentuan masa jabatan anggota BPK hanya 5 tahun
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (setkab.go.id)Dalam UU BPK, tertuang aturan masa jabatan Anggota BPK hanya 5 tahun. Ketentuan itu tertuang pada pasal 5 ayat (1). Anggota BPK juga dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatannya.
Adapun anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya harus menginformasikan kepada DPR RI.
"BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut," bunyi pasal 5 ayat (2).
Baca Juga: BPK Dituntut Audit Uang Publik yang Keluar untuk Tes PCR
3. Daftar RUU yang masuk prolegnas
Ilustrasi hukum (IDN Times/Arief Rahmat)Sebelumnya, dari lima RUU usulan pemerintah, Baleg dan DPD hanya menyetujui empat RUU masuk Prolegnas Prioritas 2021. Keempat RUU itu adalah:
- Carry over RUU KUHP (Usulan pemerintah)
- Carry over RUU Pemasyarakatan (Usulan pemerintah)
- Revisi UU ITE (Usulan pemerintah)
- RUU BPK (Usulan DPR).
Berita Terkini Lainnya
