Sederet PR buat Pemerintah kalau Mau Perpanjang PPKM Darurat
Suasana Jakarta sekitar MH Thamrin saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mengumumkan keputusan soal perpanjangan PPKM Darurat dalam waktu dekat. Jika PPKM Darurat diperpanjang, beberapa ekonom memberikan saran atau pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu, (17/7) kemarin mengatakan akan memberikan pengumuman resmi terkait perpanjangan PPKM Darurat dalam beberapa hari ke depan. Kebijakan itu awalnya berlaku 3-20 Juli.
"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap, apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan umumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers virtual Sabtu kemarin.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang? Luhut: Diumumkan 2-3 Hari Lagi
1. Penyaluran bansos harus dipercepat
Tim Monev Bulog memastikan kualitas beras bansos terjaga (Dok. Perum Bulog)Jika PPKM Darurat diperpanjang, pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dari program perlindungan sosial yang telah dinaikkan anggarannya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ekonom Senior, Fadhil Hasan mengatakan bansos tambahan untuk mendukung PPKM Darurat setidaknya harus tersalurkan di minggu ke-3 di bulan ini. Menurutnya, percepatan itu bisa membantu konsumsi masyarakat.
"Konsumsi ini kalau misalnya program bansos bisa diluncurkan pada minggu ke 3 itu mungkin ada sedikit membantu," kata Fadhil kepada IDN Times, Senin (19/7/2021).
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah juga harus menambah alokasi anggaran untuk bansos.
Adapun alokasi anggaran perlindungan sosial ditambah dari semula Rp153,86 triliun, menjadi Rp187,84 triliun untuk bansos tunai, tambahan penyaluran Kartu Sembako, bansos beras, diskon listrik, dan tambahan untuk Kartu Prakerja.
"Memang ada tambahan bansos, tapi menurut saya jumlahnya relatif kurang. Masyarakat ini sudah merasakan dampaknya karena kasusnya jauh lebih banyak, yang terkena dampak langsung jauh lebih banyak," tutur Tauhid.
Tak hanya itu, penyaluran bansos juga harus lebih tepat. Dengan adanya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menurut Tauhid seharusnya penyaluran bansos bisa lebih menyasar masyarakat kelas bawah.
2. Vaksinasi harus dipercepat
ilustrasi penyuntikan vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Selain bansos, Tauhid mengatakan pelaksanaan vaksinasi juga harus dipercepat untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), per hari ini vaksinasi baru menyasar 20,06 persen dari target untuk dosis pertama, dan 7,82 persen untuk dosis kedua. Adapun target pemerintah menyasar 208,26 juta penduduk.
"Dengan situasi ini harus dipercepat, jauh lebih banyak, dan harus gratis. Alokasi anggaran harus diprioritaskan. Dengan vaksinasi yang lebih banyak di atas syarat minimum katakan 60-70 persen ini akan menambahkan keyakinan bahwa dampak COVID-19 masih bisa dikendalikan," kata Tauhid.
Baca Juga: PPKM Darurat Belum Optimal, Luhut: Saya Minta Maaf
3. Dampak perpanjangan PPKM Darurat terhadap perekonomian
Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Fadhil mengatakan apabila PPKM Darurat diperpanjang otomatis konsumsi masyarakat tertekan, begitu juga aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pentingnya mempercepat penyaluran bansos.
"Dengan PPKM (diperpanjang) ini konsumsi sangat tertekan. Karena masyarakat kan dibatasi pergerakannya, tidak ada lagi transaksi langsung. Mal-mal ditutup, kegiatan ekonomi menurun," ucap Fadhil.
Lebih lanjut, Tauhid menambahkan dampak PPKM Darurat diperpanjang ini bisa membuat dunia usaha mengambil ancang-ancang pengurangan jam kerja pegawai, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Bagi sektor usaha mereka akan mulai memikirkan apakah kekurangan jam kerja, PHK, dan sebagainya itu hal lumrah di situasi seperti ini," ujar Tauhid.
Namun, menurutnya dengan penyaluran bansos maka setidaknya konsumsi masyarakat bisa dijaga. Dia sendiri berpendapat perekonomian kuartal III-2021 (Juli-September) masih bisa positif apabila dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 atau secara year on year (yoy), namun angkanya di bawah 3 persen.
"Kalau saya lihat positif tapi kecil sekali, agak susah untuk mencapai 3-4 persen. Ragu saya kalau sampai kontraksi," tutur Tauhid.
Baca Juga: Daftar Anggaran Bansos dan Insentif yang Disuntik Pemerintah
Topik:
Berita Terkini Lainnya
