Singgung Data 'Usang' 10 Tahun Lalu, Jokowi Mau Sensus Pertanian Rutin
Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan sambutan dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian, Senin (15/5/2023). (dok. YouTube Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta Sensus Pertanian bisa dilakukan minimal 5 tahun sekali. Dia mengatakan, untuk mengambil kebijakan pertanian, dia tak mau lagi menggunakan data 10 tahun lalu.
“Saya mendukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 ini. Dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu,” kata Jokowi dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian, Senin (15/5/2023).
Baca Juga: Dinas Pertanian Lombok Tengah Dukung BPS Lakukan Sensus Pertanian
1. Jokowi tak bisa bikin kebijakan pertanian kalau datanya tak akurat
Petani merontokkan bulir padi saat panen raya padi. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)Jokowi mengatakan, dia tak bisa membuat kebijakan pertanian dengan data yang sudah tidak akurat, karena usianya sudah terlampau lama.
“Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga nggak banyak. Berapa sih, mungkin Rp3 triliunan. Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya gak akurat dan paling ter-update terkini,” ujar Jokowi.
Baca Juga: BPS Catat Nilai Tukar Petani pada Maret 2023 Naik 0,29 Persen
2. Menetapkan alokasi pupuk subsidi perlu data yang akurat
Editor’s picks
Pemerintah mulai uji coba atau soft launching digitalisasi penebusan pupuk subsidi di Provinsi Bali. (Dok. Pupuk Indonesia)Jokowi menyontohkan, dia perlu data luas lahan pertanian yang akurat untuk menetapkan alokasi pupuk bersubsidi.
“Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak pupuk gak ada? Mungkin supply-nya kurang, mungkin distribusinya yang gak betul, tapi kalau datanya akurat, gampang sekali. Oh ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton misalnya, sudah, rampung, gak ada keluhan,” ucap Jokowi.
Dia mengatakan, kerap kali data yang digunakan untuk menetapkan alokasi pupuk bersubsidi tidak siap, sehingga keputusannya tidak sesuai dengan kondisi ke lapangan.
“Lahan pertanian kita berapa? Butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat. Kenapa sensus pertanian ini dilaksanakan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga butuh akurasi kebijakan. Dan akurasi kebijakan butuh akurasi data,” tutur Jokowi.
Baca Juga: PPA dan POB Berperan Penting Tingkatkan Produktivitas Pertanian Jabar
3. Kebijakan pertanian sangat krusial buat cegah krisis pangan
Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau hasil panen sorgum di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). (dok. YouTube Sekretariat Presiden)Dia mengatakan, kebijakan pertanian sangatlah krusial, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan pertanian sangat diperlukan untuk mencegah ancaman krisis pangan.
“Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana. 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Karena apa? Perubahan iklim, karena perang. Oleh sebab itu sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan,” ucap Jokowi.
Berita Terkini Lainnya
