Rush Money-Krisis Keuangan Menghantui Myanmar sejak Kudeta Militer
Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Krisis keuangan menjadi salah satu permasalahan ekonomi sejak kudeta terjadi di Myanmar. Ada banyak aspek yang bisa menjelaskannya, mulai dari pegawai keuangan dan pemerintahan yang ikut gerakan protes, sanksi ekonomi dari negara lain, aktivitas jual-beli masyarakat yang terhenti, hingga manajer bank sentral yang tidak kompeten.
Situasinya semakin buruk sebab beberapa hari belakangan, sebagaimana diberitakan Channel News Asia, fenomena rush money mulai terlihat di beberapa kota. Rush money adalah aktivitas penarikan uang tunai dari bank yang dilakukan secara serentak dan dalam jumlah besar karena kepanikan atau keresahan.
Fakta yang mengejutkan adalah masyarakat Myanmar harus mengantre sejak pukul 4 pagi agar bisa mengambil uang di bank, padahal bank baru beroperasi pada pukul 09.30 WIB. Sekitar 15-30 nasabah yang datang paling awal akan diberi token sebagai tanda antre.
Mereka juga bisa menarik uang dari mesin ATM, namun antrean mengular memaksa mereka harus berdiri selama berjam-jam untuk memperoleh giliran. Alternatif terakhir? Mereka bisa menarik uang dengan pergi ke broker pasar gelap, tapi mereka akan dikenakan biaya komisi tinggi.
Baca Juga: Singapura Berharap Junta Militer Myanmar Bisa Diajak Kompromi
1. Apa penyebab krisis keuangan di Myanmar?
Ilustrasi ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Ada banyak jawaban untuk mempertanyakan penyebab krisis keuangan di Myanmar. Dari segi tata kelola keuangan, entah apa alasannya Bank Sentral yang dipimpin oleh perwakilan junta belum mengembalikan cadangan uang yang dimilikinya kepada bank swasta. Dampaknya? Bank swasta kekurangan uang tunai.
Banyak bank yang berhenti beroperasi karena staf-stafnya menggelar mogok kerja untuk memperotes kudeta. Di sisi lain, pemadaman internet menyebabkan transaksi online menjadi sulit dan mengganggu aktivitas transfer internasional. Alhasil tidak sedikit bisnis kecil yang harus gulung tikar. Krisis keuangan menyebabkan nilai Kyat Myanmar turun hingga 20 persen.
"Sekarang sangat sulit menjalankan bisnis," kata Hnin Hnin, seorang pengusaha yang memasok sampo dan seprai ke hotel-hotel kelas atas.
"Pedagang tidak menerima transfer bank sekarang. Mereka menginginkan uang tunai. Jadi kita perlu mencari uang tunai," tambah dia.
Untuk mengakali pembayaran dengan pemasoknya di luar negeri, Hnin Hnin menjalin kesepakatan supaya membayar partnernya di Thailand dengan Kyat. Dalam perjanjian, Hnin Hnin diberi akses ke akun baht Thailand mitranya, sehingga dia dapat membayar pemasok dan Hnin Hnin membayarnya kembali dengan kyat tunai di Myanmar.
2. Ekonomi di Myanmar semakin buruk
Editor’s picks
Pendemo memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/StringerAnalis politik independen Richard Horsey menyampaikan, kudeta menyebabkan sistem perbankan tidak berfungsi dengan baik. Situasinya saat ini sangat tidak mungkin untuk mendapat mata uang dolar Amerika Serikat (AS) atau valuta asing lainnya, bahkan di Kota Yangon sekalipun.
"Myanmar memiliki tiga pukulan pada sistem perbankan. Masalah yang sudah ada sebelumnya, yang akan semakin sulit untuk diselesaikan sekarang, dampak ekonomi dari kudeta yang telah menghasilkan penghentian nyata terhadap perekonomian tanpa kemampuan apa pun dari rezim untuk mengelolanya atau menyuntikkan stimulus, kemudian sektor perbankan menyerang sendiri," jelas dia.
Menurut laporan Reuters 2017, salah satu permasalahan bank swasta sebelum kudeta adalah banyak dari mereka yang memberi pinjaman kepada orang-orang dengan koneksi baik. Namun, banyak pula dari mereka yang tidak menunaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman.
Sementara, pendapatan negara kian tertekan karena komunitas internasional ramai-ramai menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Myanmar. Perusahaan-perusahaan yang mendukung junta masuk dalam daftar hitam perdagangan.
Baca Juga: Negaranya Masih Kacau, Junta Myanmar Setujui Investasi Rp40 Triliun
3. Ancaman meningkatnya kemiskinan
.jpg)
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)United Nations Development Programme (UNDP) mewanti-wanti setengah dari populasi atau sekitar 25 juta warga Myanmar, akan jatuh miskin pada 2022 akibat krisis politik dan pandemik COVID-19.
Melalui laporan yang dirilis pada Jumat (30/4/2021), UNDP juga menyayangkan sederet pencapaian pembangunan yang telah diraih Myanmar selama satu dekade terakhir telah runtuh hanya dalam waktu beberapa bulan.
“COVID-19 dan krisis politik yang berlangsung menambah guncangan dan mendorong mereka yang paling rentan semakin (terperangkap) dalam kemiskinan. Pencapaian satu dekade transisi demokrasi, betapa pun tidak sempurnanya, akan terhapus dalam hitungan bulan,” kata Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja, kepada Reuters.
Kaum urban diprediksi akan menyumbang angka kemiskinan terbesar dengan peningkatan hingga tiga kali lipat. Hal itu disebabkan ketidakstabilan domestik mengganggu rantai pasokan dan menghambat pergerakan orang, jasa, serta komoditas, termasuk barang-barang pertanian.
UNDP juga menyebut perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang akan menanggung beban terberat dari krisis.
Baca Juga: Pembelot Militer Myanmar Latih Pemberontak: Junta Harus Bersiap-Siap!
Berita Terkini Lainnya
