ilustrasi anggaran belanja (freepik.com/freepik)
Akhmad juga menyampaikan dua catatan terkait wacana pembagian HP gratis sebagai bagian dari bansos.
Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penyaluran bansos yang selama ini berjalan. Jika mekanisme penyalurannya sudah tepat sasaran, persoalan yang dihadapi masyarakat belum tentu berkaitan dengan kepemilikan HP.
Kedua, jika masih ditemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan mekanisme penyaluran dan penegakan hukum. Hal ini termasuk menindak dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat di tingkat desa hingga pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sebelum merancang
Menurut Akhmad, persoalan utama penyaluran bansos selama ini justru terletak pada ketidaktepatan sasaran. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar program bantuan baru.
Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya penggunaan HP setelah dibagikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kepemilikan perangkat saja belum tentu menjamin masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal jika tidak diikuti kemampuan untuk membeli pulsa atau paket data.
"Kasih HP juga belum bisa pakai. Nanti sudah beli HP, habis itu harus beli pulsa, siapa yang beli pulsa? Itu ide nggak jelas," katanya.
