Pemerintah Belum Tetapkan Anggaran dan Jadwal Pembagian HP Gratis
- Pemerintah belum menetapkan anggaran maupun jadwal program pembagian HP gratis; pembahasan lanjutan masih diperlukan sebelum kepastian pelaksanaan diumumkan.
- Kementerian Koordinator Perekonomian juga belum membahas rencana ini dengan Kementerian Keuangan dan belum menentukan kementerian atau lembaga penanggung jawab program.
- Rencana HP gratis mencakup akun bank digital untuk menyalurkan bansos langsung, sementara biaya pembukaan rekening Rp50 ribu direncanakan dibebaskan.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum menetapkan anggaran maupun jadwal pelaksanaan program pembagian telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah masih perlu membahas anggaran pengadaan HP dan waktu pelaksanaan program tersebut.
“Anggaran untuk HP-nya itu nanti kita bahas. Ya, nanti kita akan bahas itu lagi,” kata Dradjad saat ditemui jurnalis di JCC, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
1. Belum dibahas dengan Kemenkeu
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama) Dradjad juga belum memastikan apakah program pembagian HP gratis tersebut dapat direalisasikan pada tahun ini. Menurut dia, pemerintah perlu membahas rencana tersebut terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepastian pelaksanaannya.
“Ya, kan belum dibahas. Kalau sudah kita bahas baru kita sampaikan,” ujar dia.
2. Kementerian dan lembaga yang akan bertanggung jawab penuh atas program tersebut
Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat) Selain anggaran dan jadwal, pemerintah juga belum menentukan kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut, termasuk kemungkinan pelaksanaannya berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Tunggu lah. Kan banyak sekali PR-nya ini,” kata Dradjad.
3. Ponsel gratis akan digunakan untuk salurkan bansos
Hashim Djojohadikusumo (IDN Times/Irfan Fathurohman) Board of Advisors Prasasti sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap rencana pemerintah memberikan telepon seluler atau HP kepada masyarakat.
Ponsel tersebut akan dilengkapi akun bank untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Rencana itu disampaikan Hashim saat menjelaskan upaya pemerintah memperluas akses keuangan digital.
"Setiap warga negara akan diberi ponsel dengan akun digital, semua dana akan ada di sana, akan dikirim ke rekening individu mereka masing-masing," kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menggratiskan biaya pembukaan rekening yang disebutnya sebesar Rp50 ribu. Dengan kebijakan tersebut, setiap warga negara Indonesia direncanakan memiliki rekening untuk mengakses layanan keuangan.
"Pemerintah telah membuat, mengumumkan, telah membuat keputusan untuk membebaskan biaya, biaya Rp50 ribu untuk membuka rekening akan digratiskan dan setiap warga negara di Indonesia akan diberi rekening," ujar dia.
