WFH ASN di Malaysia Hemat 334 Ribu Liter BBM dan Anggaran

Pemerintah mencatat penurunan konsumsi bahan bakar di kalangan pegawai negeri dalam satu minggu pertama pemberlakuan kebijakan WFH. Penghematan bahan bakar mencapai 334 ribu liter pada periode 15 hingga 21 April 2026. Secara finansial, penghematan ini setara dengan 678 ribu ringgit (Rp2,95 miliar). Penurunan beban biaya ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor prioritas lain.

Efisiensi ini dilakukan untuk menekan dampak inflasi akibat kenaikan harga energi di pasar global. Pengurangan konsumsi domestik dinilai membantu menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan menurunkan beban subsidi bahan bakar. Pemerintah juga membatasi perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat publik dan menginstruksikan kementerian untuk memprioritaskan pertemuan daring. Selain itu, kegiatan pelatihan kini wajib menggunakan fasilitas gedung pemerintah untuk menghindari biaya sewa di luar.

"Kami ingin melihat seberapa besar penghematan yang dihasilkan dari penerapan kerja dari rumah," kata Menteri Komunikasi Malaysia, Datuk Fahmi Fadzil, dilansir The Star.

Kebijakan ini menjadi respons atas gangguan pasokan energi global. Malaysia berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui pengurangan perjalanan harian pegawai. Data penghematan ini menjadi acuan kabinet dalam menyusun strategi ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan cadangan energi. Implementasi WFH juga berdampak pada penurunan tingkat kemacetan lalu lintas, yang secara tidak langsung menghemat konsumsi BBM masyarakat umum.

Penerapan sistem kerja baru ini mendapat respons positif dari pegawai negeri. Hingga akhir April 2026, lebih dari 155 ribu ASN telah mengajukan permohonan bekerja dari jarak jauh. Peserta berasal dari kementerian, lembaga pemerintah, badan hukum, dan perusahaan terkait pemerintah (GLC). Data tersebut dikumpulkan oleh Sekretaris Kepala Negara, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, dan dipresentasikan dalam rapat menteri.

Meski banyak pegawai bekerja dari rumah, pemerintah memastikan layanan publik tatap muka tetap beroperasi normal. Kebijakan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menyeimbangkan efisiensi energi dengan pelayanan publik. Pegawai di garis depan tetap bekerja di kantor untuk melayani masyarakat. Sekretaris Kepala Negara memastikan sistem pengawasan kinerja tetap berjalan bagi pegawai yang menjalankan WFH agar produktivitas terjaga.

"Sekretaris Kepala Negara telah melaporkan status terbaru penerapan kerja dari rumah bagi pegawai negeri kepada kabinet," kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil, dilansir Free Malaysia Today.

Pegawai yang mengajukan WFH umumnya memiliki tugas yang bisa diselesaikan secara daring, seperti staf administrasi, analis kebijakan, dan manajer proyek. Selain menghemat bahan bakar, kebijakan ini juga menurunkan beban konsumsi listrik dan air di gedung pemerintahan.

Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi potensi penerapan aturan kerja dari rumah untuk sektor swasta. Sekretaris Kepala Negara ditugaskan mengumpulkan data dari pelaku industri mengenai kesiapan dan dampak ekonomi jika kebijakan ini diterapkan secara luas. Langkah ini bertujuan menghemat energi dan mengurangi emisi karbon skala nasional. Pemerintah menilai sektor swasta memiliki porsi besar dalam konsumsi bahan bakar, sehingga efisiensi di sektor ini akan berdampak signifikan.

Perluasan kebijakan ini sejalan dengan target pengurangan emisi dan jejak karbon dari sektor transportasi darat. Pemerintah akan terus memantau dinamika pasar energi internasional untuk melakukan penyesuaian kebijakan domestik.

"Data ini penting untuk melihat efektivitas program kerja dari rumah dalam menekan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional," kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil.

Kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat membentuk budaya kerja baru yang berbasis pada hasil. Pemerintah menjadwalkan dialog dengan asosiasi pengusaha untuk memastikan kebijakan ini tidak mengganggu produktivitas industri. Strategi efisiensi ini juga mencakup pemanfaatan teknologi pertemuan virtual untuk mengurangi perjalanan bisnis yang tidak mendesak. Hasil evaluasi kebijakan WFH akan digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan energi nasional ke depan.