Harga BBM Nonsubsidi Naik Tak Serempak, Ini Potensi Efek Sampingnya
- Keputusan pemerintah menahan harga Pertamax dan Pertamax Green dinilai bisa memicu peralihan konsumen ke BBM subsidi akibat selisih harga yang makin lebar.
- Data menunjukkan tren konsumsi Pertalite menurun sementara penggunaan BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dexlite meningkat, menandakan adanya pergeseran perilaku masyarakat.
- Ekonom INDEF mendorong pemerintah memperkuat pengawasan, memperketat kriteria pembeli BBM subsidi, serta mempercepat transformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.
Jakarta, IDN Times - Keputusan pemerintah menahan harga Pertamax dan Pertamax Green saat harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex naik dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru di pasar bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi tersebut bisa mendorong konsumen beralih ke BBM nonsubsidi yang lebih murah seperti Pertamax. Bahkan, dalam skenario yang lebih ekstrem, masyarakat juga berpotensi beralih ke Pertalite dan solar subsidi karena selisih harga yang semakin lebar.
"Ini bisa membalik tren positif yang tadi sudah terbentuk," kata ekonom INDEF Abra Talattov kepada IDN Times, Kamis (23/4/2026).
1. Tren konsumsi Pertalite sebenarnya sudah turun
Abra mengatakan, tren konsumsi BBM dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat. Dia menyebut pangsa penjualan harian Pertalite turun dari 55,7 persen pada 2024 menjadi 52 persen pada 2025. Sementara itu, volume penjualan hariannya juga turun sekitar 5,3 persen dari 81 ribu kiloliter pada 2024 menjadi 76 ribu kiloliter pada 2025. Di sisi lain, konsumsi BBM nonsubsidi justru mengalami kenaikan.
"Pertamax naik 20,6 persen, Pertamax Turbo bahkan melonjak 76,5 persen, serta Dexlite naik 11,7 persen dan Pertamina Dex juga tumbuh 36,4 persen. Artinya, ada proses upgrading konsumsi BBM yang sedang berjalan, dan ini sinyal positif," tuturnya.
2. Pemerintah diminta perkuat pengawasan
Untuk mengantisipasi potensi perpindahan konsumsi ke BBM subsidi, Abra menilai pemerintah perlu mengambil dua langkah utama. Pertama, pemerintah perlu mempercepat transformasi subsidi agar lebih tepat sasaran sehingga perpindahan ke BBM subsidi bisa dibatasi secara sistematis. Kedua, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat pengawasan distribusi serta digitalisasi pembelian BBM agar konsumsi lebih terkendali.
Menurut Abra, kenaikan harga BBM nonsubsidi saja tidak cukup untuk menahan konsumsi di tengah ancaman krisis energi. "Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari pricing policy yang konsisten, perlindungan fiskal, sampai manajemen permintaan energi secara keseluruhan," paparnya.
3. Kriteria pembeli BBM subsidi perlu diperketat
Selain itu, Abra menilai pemerintah harus serius mengantisipasi potensi perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Dia mengatakan langkah tersebut tidak cukup dilakukan hanya melalui imbauan, melainkan harus disertai pengetatan kriteria dan persyaratan pembeli BBM subsidi agar hanya dinikmati masyarakat yang berhak, yakni kelompok desil 1 hingga 6.
Abra juga menilai pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi kuota pembelian harian BBM subsidi, termasuk batas pembelian 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan konsumsi berlebihan.
"Tanpa langkah ini, setiap kenaikan harga BBM nonsubsidi justru berisiko mendorong tekanan baru pada APBN karena lonjakan konsumsi BBM subsidi yang tidak terkendali," kata Abra.
