Diguncang Geopolitik 2 Bulan, Bahlil Lapor Prabowo Pasokan BBM RI Aman
- Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa stok BBM nasional, termasuk solar dan bensin, tetap aman di atas standar minimum meski ada gejolak geopolitik di Timur Tengah.
- Cadangan minyak mentah nasional juga dilaporkan berada di atas standar minimum untuk mendukung operasional kilang dalam negeri, sehingga pasokan crude dinilai tidak mengalami kendala berarti.
- Pemerintah tengah menyiapkan strategi mengurangi impor LPG dengan mencari sumber bahan baku alternatif C3 dan C4 karena produksi domestik masih terbatas dibanding kebutuhan nasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kondisi ketahanan energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM), baik jenis solar maupun bensin, saat ini berada di atas standar minimum nasional.
Bahlil menyebutkan pasokan BBM tetap terjaga meski dihadapkan pada situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur Selat Hormuz dalam dua bulan terakhir.
"Alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi Alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil," kata Bahlil usai rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo, Senin (27/4/2026).
1. Stok minyak mentah tidak mengalami masalah
Selain BBM, Bahlil juga memberikan laporan terkait ketersediaan minyak mentah (crude). Dia menyampaikan cadangan minyak mentah nasional saat ini juga berada di atas standar minimum yang ditetapkan.
Stok tersebut dipersiapkan untuk mendukung operasional dan pengembangan kilang pengolahan minyak (refinery) di dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, dia menegaskan pasokan minyak mentah nasional saat ini relatif tidak menghadapi kendala.
"Menyangkut dengan crude kita dalam rangka mengembangkan refinery, juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi relatif nggak ada masalah," tuturnya.
2. Pemerintah mau tekan impor LPG
Terkait sektor liquefied petroleum gas (LPG), pemerintah tengah menyusun langkah-langkah strategis sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Berdasarkan data yang dia sampaikan, total konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun.
Dari angka tersebut, produksi dalam negeri hanya berkisar antara 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pasar.
"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait dengan substitusi impor LPG kita," paparnya.
3. Kendala bahan baku C3 dan C4
Bahlil menjelaskan, pihaknya terus melakukan kajian mendalam terkait sumber alternatif LPG. Menurutnya, hambatan utama dalam membangun industri LPG di Indonesia terletak pada keterbatasan pasokan bahan baku C3 (Propana) dan C4 (Butana) dari produksi dalam negeri.
Menghadapi tantangan tersebut, Bahlil menyatakan, pemerintah sedang berupaya mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut agar ketergantungan terhadap produk impor dapat diminimalisir.
"Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa kita membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4. Dan itu produksi di kita tidak terlalu banyak. Kemudian kita cari alternatif," kata Bahlil.
