Zero ODOL Tak Kunjung Terwujud, MTI Ungkap Penyebabnya

Agus menjelaskan, sebagian besar pabrik komoditi yang melakukan ekspor terletak di desa, alias bukan di kota. Ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama, truk-truk itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

Tidak hanya statusnya, truk-truk itu juga pasti akan melalui jalan-jalan yang fungsinya juga berbeda. Mulai lingkungan primer atau jalan lokal,  kolektor 3 atau jalan kabupaten,  kolektor 2 atau jalan provinsi,  dan kolektor 1 atau jalan arteri.

Selain fungsi dan status, kelas jalan yang dilalui truk-truk itu dari pabrik menuju pelabuhan utama juga beda. Ada jalan kelas 3, kelas 2, dan kelas 1.

Saat melalui jalan yang berbeda-beda itu, truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya itu, dibutuhkan yang namanya terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat.

“Nah, masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” kata Agus dalam keterangan resmi, Rabu (13/12/2023).

Agus menegaskan, kerusakan jalan itu disebabkan oleh aktivitas truk ODOL yang melalui jalan-jalan dengan kelas, fungsi, dan status yang berbeda itu.

“Jadi, carut-marut antara kelas, fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan itu.  Artinya, penerapan kelas jalan itu tidak sesuai dengan penerapan status jalannya,” tutur Agus.

Pemerintah sendiri mengakui perbaikan kelas jalan sulit diimplementasi, karena minimnya anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Direktur Jenderal Bina Marga dan Cipta Karya Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan, ketika kelas jalan dinaikkan, maka anggaran jalan juga harus dinaikkan.

Sebab, menurut Hedy, apabila kelas jalan ditingkatkan tanpa dibarengi peningkatan anggaran perawatan jalan, maka akan menimbulkan masalah baru.

Dia menegaskan, menaikkan kelas jalan bukanlah perkara mudah di Indonesia, karena harus didukung oleh beberapa regulasi mulai dari Undang-Undang Lalu Lintas sampai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

"Itu dulu yang harus diubah. Tapi perubahan itu juga harus ada kajian, jangan sembarangan, apalagi kemudian nggak ada anggarannya," kata Hedy.

Namun, Hedy memahami bahwa peningkatan kelas jalan dibutuhkan agar angkutan logistik dapat melintas dengan lancar agar dapat menekan ongkos logistik.

“Namun, apabila pemerintah tidak memiliki anggaran untuk memelihara jalan tersebut maka akan percuma. Kalau negara nggak mampu memelihara lalu rusak, biaya logistik juga jadi tambah mahal," ujar Hedy.