Zulhas Gelar Rapat Terbatas soal Pangan, Ini Hasilnya!

Menko Pangan mengatakan dalam rapat tersebut dibahas beberapa isu utama, termasuk mengenai peraturan presiden (perpres) terkait neraca komoditas, penyaluran pupuk subsidi, serta kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina (Barantin). 

Pertama terkait kewenangan neraca komoditas tidak hanya masuk dalam lingkup kerja Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tapi juga masuk dalam cakupan Badan Pangan. 

"Kita baru menyelesaikan mengenai neraca komoditas. Kalau dulu neraca komoditas di Menteri Ekonomi, sekarang (juga masuk) di Badan Pangan," ujar dia, dalam Konferensi Pers di Gedung Graha Mandiri, Kamis (21/11/2024). 

Kemudian yang kedua pembahasan mengenai penyaluran pupuk subsidi yang dipermudah. Oleh karena itu, pemerintah fokus melakukan harmonisasi prosedur, termasuk penyederhanaan administrasi yang sebelumnya melibatkan banyak pihak seperti Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Menteri Perdagangan. 

"Kini, penyaluran pupuk cukup melalui SK Menteri Pertanian, yang menunjuk PT Pupuk Indonesia untuk mendistribusikannya langsung ke penyalur, kios, atau Gabungan Kelompok Tani (Gakoptan) sehingga pertanggung jawabannya lebih jelas," tegasnya. 

Selanjutnya, rapat juga menyepakati transformasi kelembagaan Perum Bulog untuk mendukung swasembada pangan. Dengan demikian, Bulog tidak bisa lagi beroperasi secara komersial dan harapannya (Bulog) bisa berfungsi lebih efektif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Bulog tidak bisa beroperasi secara komersial seperti sebelumnya, karena hal ini menghambat penyerapan gabah dan jagung dari petani. Bulog diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dalam mendukung ketahanan pangan nasional," tegasnya. 

Meski demikian, kepastian mengenai perubahan kelembagaan Bulog masih perlu ada perlu rapat lanjutan dalam beberapa waktu mendatang.

"Sudah disepakati tadi yang penting lembaganya akan ada perubahan nanti seperti apa, kita bahaskan lagi minggu depan Marathon," terangnya

Keputusan lainnya dalam rapat berkaitan dengan subsidi pupuk yang tak akan lagi dalam bentuk anggaran, melainkan berdasarkan kuota atau volume. Menurutnya, selama ini kuota subsidi pupuk ditetapkan berdasarkan jumlah anggaran sehingga volumenya mengikuti uang yang akan diterima.

Saat berdasarkan anggaran, jumlah subsidi bersifat tidak pasti atau bisa naik dan turun. Namun dengan penetapan kuota, jumlah volumenya bisa dipastikan tidak akan berubah.

"Kita sudah putuskan, pupuk volume, bukan uang. Kita sudah putuskan volume (pupuk subsidi) 9,55 juta ton. Kalau uangnya kurang, menyesuaikan, kalau nggak ada Menkeu (Menteri Keuangan) nyari," ujar Zulhas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton. Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan yang terbaru adalah pupuk organik. Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pupuk subsidi tersebut ditetapkan Rp49,9 triliun.