BI Sudah Potong Suku Bunga 4 Kali, Masih Ada Ruang Turun Lagi?

Perry menjelaskan potensi pemangkasan suku bunga akan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain kondisi inflasi yang tetap rendah serta stabilitas nilai tukar rupiah yang masih sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi. Namun, ia juga menyoroti ketidakpastian global yang masih tinggi, terutama akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).

Ia mencatat sejak 7 Agustus 2025, AS telah memperluas cakupan negara yang dikenakan tarif resiprokal dari 44 menjadi 70 negara. Beberapa negara, seperti India dan Swiss, bahkan dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan pengumuman awal.

“Kebijakan tarif resiprokal AS ini berisiko menekan pertumbuhan ekonomi global,” ujarnya.

Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 19 persen, lebih rendah dari angka awal yang diumumkan yaitu 32 persen, setelah dilakukan negosiasi. Meskipun demikian, Perry mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap dampak lanjutan dari kebijakan tersebut. “Situasinya sulit diprediksi. Pengenaan tarif ini tentu akan memengaruhi kinerja ekspor dan dapat menurunkan volume perdagangan antarnegara,” jelasnya.

Terkait inflasi, BI memproyeksikan inflasi inti pada 2025 dan 2026 tetap rendah, berada dalam kisaran target 1,5–3,5 persen. Pada Juni 2025, inflasi inti tercatat turun menjadi 2,37 persen secara tahunan (year-on-year).

“Rendahnya inflasi ini membuka ruang bagi penurunan suku bunga, yang sudah kami lakukan sebanyak empat kali tahun ini. Kami terus mencermati peluang penurunan lebih lanjut,” kata Perry.

Di sisi lain, Bank Indonesia menyampaikan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini dilakukan sebagai langkah yang konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap rendah, yakni dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kapasitas perekonomian.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar akan terus diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga perbankan, serta meningkatkan likuiditas di sektor perbankan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran.