Jokowi Minta Bank Tidak Wajibkan Agunan buat UMKM, Ini Kata Wamen BUMN

07 Des 2023, 20:08 WIB

ilustrasi kredit (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta perbankan tak mempersulit UMKM dalam mengajukan kredit dengan syarat agunan. Jokowi meminta agar UMKM yang tak memiliki aset untuk dijadikan agunan bisa diberikan kredit apabila memiliki potensi bisnis yang bagus.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pembukaan expo UMKM yang digelar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI, yakni UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2023.

Merespons hal itu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan sejumlah kementerian sedang berupaya membantu UMKM dari sisi regulasi penjaminan.

“Agunan itu kan nanti bisa kita kurangin kalau penjaminannya makin kuat. Kita akan ajukan upaya penjaminan ke depan lebih luas dan lebih besar size-nya,” kata Tiko, Kamis (7/12/2023).

1. Pengusaha mikro dibantu agar bisa dapat KUR

Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dengan upaya itu, Tiko mengatakan nantinya para pengusaha mikro juga bisa mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR). Adapun hal itu tengah diupayakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Nanti akan banyak nasabah yang bisa masuk ke sistem KUR, maupun nanti untuk ultramikro juga. Jadi kita akan dorong dari sisi penjaminannya supaya lebih besar,” tutur Tiko.

2. BRI tak wajibkan jaminan untuk KUR sampai Rp100 juta

Ilustrasi Pengusaha/Wirausahawan (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, saat ini UMKM yang ingin mengajukan KUR sampai Rp100 juta tak dikenakan syarat jaminan.

“Kalau orang mengatakan bahwa, 'oh masih diminta jaminan', kemungkinan bukan KUR. Kalau KUR itu udah jelas, sampai Rp100 juta tanpa jaminan. Kalau KUR sampai Rp100 juta, banknya minta jaminan, itu banknya akan kena penalti,” tutur Sunarso.

3. Jokowi minta BI dan OJK revisi aturan kredit untuk UMKM

Ilustrasi pelayanan publik. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Jokowi meminta adanya revisi aturan kredit untuk UMKM, sehingga syarat agunan bisa diringankan. Hal itu ditujukan kepada Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada 31 Agustus 2023 lalu, Jokowi juga pernah meminta adanya sistem penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) berdasarkan penilaian kredit atau credit scoring. Artinya, tidak perlu menggunakan agunan.

Dia memastikan sistem semacam itu bisa diterapkan. Bahkan, sudah ada 145 negara yang menerapkan credit scoring untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM.

"Sudah 145 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakter (UMKM)-nya baik atau tidak, beri Rp500 juta, beri Rp300 juta, beri Rp100 juta," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-XVIII di ICE, BSD City, Tangerang.