Benarkah Kelas Menengah Sulit Membeli Rumah di Indonesia?

Harga rumah di kawasan perkotaan meningkat secara bertahap dan konsisten dari tahun ke tahun. Permintaan yang tinggi, keterbatasan lahan, serta pengembangan kota membuat harga tanah menjadi komponen paling mahal dalam properti. Dalam banyak kasus, laju kenaikan ini bahkan melampaui pertumbuhan gaji tahunan pekerja formal.

Sementara itu, pendapatan kelas menengah cenderung naik secara perlahan dan tidak selalu stabil. Penyesuaian gaji sering kali hanya mengikuti inflasi umum, bukan inflasi properti yang jauh lebih cepat. Akibatnya, rasio affordability antara harga rumah dan pendapatan semakin tidak seimbang seiring waktu, terutama di kota besar.

Selain harga rumah, biaya hidup juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran untuk pangan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami peningkatan terutama di wilayah perkotaan. Akibatnya, ruang untuk menabung uang muka rumah menjadi semakin terbatas dan sering kali tertunda.

Kelas menengah kerap berada dalam situasi serba tanggung. Pendapatan cukup untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhan rutin, tetapi tidak cukup longgar untuk menabung aset dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembelian rumah menjadi jauh lebih lama.

Kredit pemilikan rumah masih menjadi jalur utama bagi kelas menengah untuk memiliki rumah. Namun persyaratan uang muka yang cukup besar, rasio cicilan terhadap pendapatan, serta tenor pinjaman yang panjang sering membawa tantangan tersendiri. Fluktuasi suku bunga juga turut memengaruhi besarnya cicilan bulanan dan ketahanan finansial dalam jangka panjang.

Meski produk mortgage semakin beragam dan kompetitif, tidak semua kelas menengah memenuhi kriteria perbankan dengan mudah. Pekerja informal dan wiraswasta kerap menghadapi hambatan administrasi serta penilaian pendapatan yang kaku. Kondisi ini membuat akses pembiayaan tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi sebenarnya, meskipun arus kas relatif stabil.

Perkembangan ekonomi digital dan pola kerja fleksibel secara perlahan mengubah cara kelas menengah memandang lokasi tempat tinggal. Rumah di pusat kota semakin sulit dijangkau karena harga yang terus naik, sementara hunian di pinggiran kota menuntut biaya transportasi dan waktu tempuh yang lebih besar. Situasi ini memaksa banyak orang memilih antara harga, waktu, dan energi.

Bagi sebagian kelas menengah, membeli rumah jauh dari pusat kota mungkin menjadi pilihan paling realistis. Namun keputusan ini membawa konsekuensi jangka panjang terhadap mobilitas, pengeluaran rutin, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kesulitan membeli rumah tidak selalu semata soal harga, tetapi juga tentang menemukan lokasi yang layak untuk ditinggali.

Program perumahan bersubsidi umumnya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kelas menengah sering berada di luar kriteria penerima bantuan meskipun masih memiliki kemampuan finansial yang terbatas. Di sisi lain, kebijakan pasar bebas membuat harga properti mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran yang cenderung naik di kawasan perkotaan.

Tidak adanya kebijakan khusus untuk kelas menengah membuat sistem perumahan terasa kurang berpihak.Kelompok ini berada di posisi tanggung karena tidak mendapat bantuan, tetapi juga belum cukup kuat untuk bersaing di pasar bebas. Mereka harus bersaing di pasar komersial tanpa dukungan signifikan dari negara. Akses pembiayaan pun sering terbatas oleh syarat kredit dan uang muka tinggi.

Kelas menengah sulit membeli rumah di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi. Kenaikan harga properti, tekanan biaya hidup, tantangan pembiayaan, dan keterbatasan kebijakan saling berkaitan. Meski tidak mustahil, kepemilikan rumah bagi kelas menengah kini menuntut perencanaan lebih panjang, strategi yang matang, hingga kebijakan yang mendukung