Jakarta, IDN Times - Perjalanan pasar saham Indonesia dalam klasifikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) memasuki babak krusial. Setelah tetap berstatus Emerging Market pada Juni 2026, Indonesia kini menghadapi ancaman perubahan status menjadi Standalone Market menyusul usulan MSCI pada Oktober 2026.
Isu transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi pun menjadi sorotan yang membayangi pasar modal domestik sejak awal tahun.
Pada Januari 2026, MSCI memberlakukan pembekuan sementara terhadap sejumlah perubahan indeks saham Indonesia. Keputusan itu terjadi di tengah kekhawatiran investor global mengenai transparansi kepemilikan saham dan keakuratan data saham yang tersedia untuk diperdagangkan di publik (free float).
Kebijakan tersebut mencakup pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), tidak menambahkan saham baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta tidak memindahkan saham ke segmen indeks yang lebih tinggi. MSCI juga memperingatkan kemungkinan pengurangan bobot saham Indonesia dalam indeks pasar berkembang hingga reklasifikasi jika perbaikan transparansi pasar dinilai tidak memadai.
Pada 23 Juni 2026, MSCI mengumumkan hasil tinjauan klasifikasi pasar tahunan. Indonesia tetap berstatus Emerging Market dan tidak direklasifikasi menjadi Frontier Market. Meski demikian, MSCI masih menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi. MSCI menilai reformasi yang dilakukan otoritas Indonesia perlu diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi investor institusi global.
MSCI juga membuka kemungkinan konsultasi perubahan klasifikasi Indonesia jika belum ada kemajuan yang kredibel menjelang tinjauan indeks November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut keputusan tersebut dan menyatakan akan melanjutkan reformasi untuk memperkuat transparansi, integritas, serta daya saing pasar modal nasional.
Pada 6 Juli 2026, MSCI kembali menegaskan bahwa pembekuan sejumlah perubahan indeks saham Indonesia tetap berlaku dalam tinjauan indeks Agustus 2026 dan untuk aksi korporasi hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Keputusan ini menunjukkan bahwa status Indonesia sebagai Emerging Market belum diikuti pencabutan pembatasan perubahan indeks. MSCI masih mempertahankan langkah tersebut di tengah tuntutan perbaikan transparansi pasar modal.
Pada 15 Oktober 2026 waktu New York, Amerika Serikat, MSCI mengumumkan konsultasi dengan pelaku pasar mengenai usulan perubahan klasifikasi saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menilai status Indonesia sebagai Emerging Market tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Kekhawatiran investor masih berpusat pada ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, serta penegakan aturan yang dinilai belum memadai.
Di sisi lain, otoritas Indonesia telah mengumumkan sejumlah reformasi, termasuk pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen dan peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen. Namun, investor institusi menekankan pentingnya implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. MSCI juga menilai perubahan klasifikasi menjadi Frontier Market tidak cukup mencerminkan tingkat persoalan yang dihadapi pasar saham Indonesia.
MSCI memberikan kesempatan kepada pelaku pasar untuk menyampaikan masukan mengenai usulan reklasifikasi hingga 30 April 2027. Selama periode konsultasi, pembekuan sejumlah perubahan indeks saham Indonesia tetap diberlakukan. Tak hanya itu, MSCI menargetkan pengumuman keputusan akhir mengenai usulan reklasifikasi Indonesia pada atau sebelum 30 Juni 2027.
Jika usulan tersebut disetujui, saham Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari indeks MSCI Emerging Markets maupun MSCI Frontier Markets. Kondisi ini berpotensi mendorong pengelola dana yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan untuk menyesuaikan portofolionya. Meski demikian, perubahan klasifikasi tersebut belum menjadi keputusan final. Hasil akhirnya akan bergantung pada proses konsultasi dan penilaian MSCI terhadap perbaikan tata kelola serta fungsi pasar modal Indonesia.