Prioritas Pemerintah dalam Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan

2. Kekerasan seksual terhadap perempuan

ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Mardya Sakti)

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2022, bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh perempuan pada tahun 2020 adalah pencabulan sebanyak 412 kasus, disusul dengan kekerasan gender berbasis siber berjumlah 329 kasus.

"Ini menjadi satu isu penting karena akan berpengaruh besar pada kita semua dalam upaya menyiapkan orang-orang terbaik, manusia unggul yang arahnya menuju SDM berkualitas. Pengalaman traumatik serta kekerasan yang dialami perempuan dan anak akan berpengaruh besar pada tumbuh kembang anak dan pada kehidupan yang lebih lanjut bagi perempuan," kata Amich.

Sebanyak 55 persen anak perempuan dari usia 15–49 pernah disunat, dengan prevalensi tertinggi pada kategori sunat simbolis.

Amich menjelaskan bahwa praktik ini ada kaitannya langsung pada masalah budaya dan agama yang sebagian masih dipercaya masyarakat.

Sunat pada anak perempuan di Indonesia berbeda dengan kategori yang dimaksud Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pengalaman negara lain, terutama Afrika atau sebagian Asia Selatan.

Baca Juga: Dampak Kekerasan Verbal Masa Kecil Bisa Berlanjut hingga Dewasa

3. Perkawinan anak

ilustrasi menikah (pexels.com/TranStudios Photography & Video)

Pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak. Dampak yang paling nyata dari fenomena ini adalah stunting dan isu kemiskinan selain pengalaman pendidikan.

"Kita membuat program wajib belajar 12 tahun yang dimaksudkan supaya anak-anak laki-laki maupun perempuan bisa sekolah lebih lama dan untuk menunda masa kawin sampai di usia yang telah ditetapkan undang-undang dan siap secara psikologi, mental dan fisik," Amich menyampaikan.

Data Mahkamah Agung memperlihatkan adanya penurunan permohonan dispensasi kawin pada 2023 dengan angka beban perkara mencapai 28.553 dari tahun 2022 yang mencapai 49.384.

Pada tahun 2019, perkara yang dikabulkan di bawah 90 persen. Sementara 2020–2023, jumlah yang dikabulkan mengalami kenaikan menjadi di atas 90 persen.

Periode 2008–2022, angka perkawinan anak cenderung menunjukkan penurunan. Data tahun 2022 menunjukan bahwa perkawinan sebelum usia 18 tahun telah melampaui target nasional, yaitu 8,06 persen dari target tahun 2024, 8,74 persen.

"Meski angkanya terus melandai, tapi ada beberapa kelompok masyarakat kerap mengajukan semacam dispensasi untuk menurunkan usia perkawinan anak. Sebagian ada yang disetujui dengan advokasi sosial dan pendidikan yang terus-menerus kita lakukan," imbuh Amich.

Hal ini menjadi penting karena secara keseluruhan akan menyumbang banyak pada keberhasilan menyiapkan anak-anak menjadi orang-orang bertalenta dengan bakat yang dimiliki serta tumbuh kembang yang baik sehingga bisa mendapatkan SDM berkualitas.

4. Kehamilan remaja

ilustrasi hamil (pixabay.com/Cindy Parks)

Kebanyakan anak perempuan yang hamil di luar nikah, teridentifikasi sudah menikah pada saat anak mereka lahir. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan anak mungkin digunakan untuk memecahkan masalah kehamilan yang tidak diinginkan.

Kehamilan pada masa remaja menjadi isu penting dan pemerintah memberikan penekanan secara khusus karena ada kehamilan yang tidak dikehendaki dan terdapat praktik kekerasan seksual yang membawa dampak luar biasa sampai pada masalah hidup.

"Isu ini masih jadi perhatian, sekaligus sebagai target dan indikator yang harus dicapai RPJM yang kita singgung antara perkawinan anak dengan stunting, meskipun stunting juga mengalami penurunan dalam waktu 10 atau 13 tahun lalu," kata Amich.

5. HIV dan AIDS

ilustrasi HIV AIDS (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah mengawal setiap penduduk Indonesia, terutama anak-anak usia muda produktif supaya terhindar atau bahkan terkena HIV dan AIDS. Bukan hanya menjadi masalah serius dari sisi kesehatan, tetapi juga sosial.

Kasus HIV pada tahun 2021 mencapai 36.902. Dari jumlah itu, mayoritas penderitanya merupakan usia produktif.

• 69,7 persen di rentang usia 25–49 tahun.
• 16,9 persen pada kelompok usia 20–24 tahun.

"Angka-angka ini memang sangat mengkhawatirkan. Pemerintah berusaha untuk melakukan pencegahan dan pembinaan serta advokasi dan pendidikan publik, bahwa ini adalah ancaman yang sangat serius supaya kita menjaga penduduk usia muda bisa terhindar dari kemungkinan malapetaka yang lebih serius," jelas Amich.

6. Pentingnya dukungan

Cara masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam edukasi isu kesehatan reproduksi pada perempuan dan anak perempuan adalah sebagai berikut:

• Terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas terkait dengan isu kesehatan reproduksi.
• Meningkatkan kesadaran teman sebaya dan masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi melalui berbagai platform.
• Berpartisipasi dalam menyuarakan hak-hak anak, remaja, pemuda dan perempuan, khususnya terkait kesehatan reproduksi.
• Menjadi peer counselor bagi teman sebaya.
• Membantu menciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan (baik di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal) khususnya bagi anak atau remaja perempuan yang terlanjur menikah/hamil.

Baca Juga: Mengalami Diskriminasi Bisa Meningkatkan Risiko Obesitas