5 Kebijakan Terburuk Pemerintah Dunia di Anime One Piece, Parah!

Kebijakan paling kejam dan tidak manusiawi yang dimiliki Pemerintah Dunia adalah legalisasi genosida. Mereka punya satu alat mengerikan buat melakukan ini, yaitu Buster Call. Ini adalah perintah serangan militer absolut yang mengerahkan 10 kapal perang dan 5 Wakil Laksamana untuk menghancurkan sebuah pulau hingga tak bersisa.

Contoh paling terkenal dari kekejaman ini adalah Insiden Ohara. Hanya karena para arkeolog di pulau itu berani meneliti sejarah Abad Kekosongan yang terlarang, Pemerintah Dunia tanpa ampun meluncurkan Buster Call. Seluruh pulau, termasuk para penduduk sipilnya, dimusnahkan dan diratakan dengan tanah, hanya demi menjaga sebuah rahasia.

Secara hukum, Pemerintah Dunia sebenarnya melarang perbudakan dan menganggapnya sebagai kejahatan serius. Namun, aturan ini hanyalah bualan belaka, karena ada satu kelompok yang dikecualikan dari hukum tersebut: para Naga Langit atau Tenryuubito.

Para bangsawan dunia yang sombong ini bebas untuk membeli, menjual, dan menyiksa budak dari ras manapun tanpa takut akan hukuman. Di tanah suci Mary Geoise, perbudakan adalah pemandangan yang biasa. Lebih parahnya lagi, Pemerintah Dunia secara aktif melindungi praktik keji ini. Siapapun yang berani menentang seorang Naga Langit, bahkan untuk menolong seorang budak, akan langsung berhadapan dengan kekuatan penuh Angkatan Laut.

Pemerintah Dunia punya satu ketakutan terbesar, yaitu terungkapnya kebenaran tentang sejarah 800 tahun yang lalu, sebuah periode yang disebut Abad Kekosongan atau Void Century. Untuk menjaga rahasia ini, mereka membuat kebijakan paling absolut, yaitu melarang keras siapa pun untuk meneliti atau bahkan sekadar mencari tahu tentang periode ini.

Hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan ini sangatlah brutal, seperti yang dialami oleh para arkeolog di Ohara. Kebijakan ini tidak hanya menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan, tapi juga merupakan bentuk manipulasi sejarah terbesar. Mereka rela membunuh ribuan orang hanya demi menutupi dosa besar yang mungkin mereka lakukan di masa lalu.

Setiap negara yang berafiliasi dengan Pemerintah Dunia diwajibkan untuk membayar "upeti surgawi" atau Heavenly Tribute. Ini adalah pajak yang harus disetorkan secara rutin ke Mary Geoise sebagai imbalan atas perlindungan dari Angkatan Laut. Di atas kertas, ini mungkin terdengar wajar.

Namun, praktiknya sangat kejam. Jumlah pajak yang diminta begitu besar sehingga banyak kerajaan miskin yang tidak mampu membayarnya. Akibatnya, rakyat di negara-negara tersebut harus hidup dalam kelaparan dan penderitaan ekstrem hanya demi memenuhi tuntutan dari para Naga Langit yang hidup dalam kemewahan tak terbatas. Untungnya Pasukan Revolusioner berhasil memutus rantai “upeti surgawi” ini, ya!

Salah satu kebijakan paling problematis dari Pemerintah Dunia adalah sistem Shichibukai atau "Tujuh Panglima Perang Laut". Untuk menandingi kekuatan para Yonko, mereka secara resmi merekrut tujuh bajak laut kuat untuk bekerja di pihak mereka, dengan memberikan pengampunan penuh atas semua kejahatan mereka di masa lalu.

Kebijakan ini pada dasarnya adalah melegalkan para kriminal berbahaya. Alih-alih membantu, sebagian besar Shichibukai justru menyalahgunakan status mereka untuk melakukan kejahatan yang lebih besar, seperti Crocodile di Alabasta atau Doflamingo di Dressrosa. Ini adalah bukti bahwa demi mempertahankan kekuasaan, Pemerintah Dunia tidak ragu untuk bekerja sama dengan iblis sekalipun.

Pada akhirnya, deretan kebijakan ini menunjukkan wajah asli dari Pemerintah Dunia di One Piece, yaitu sebuah rezim totaliter yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan absolut mereka. Mulai dari genosida hingga melindungi perbudakan, semua tindakan keji mereka dibungkus dengan topeng "keadilan absolut". Ironisnya, dengan segala kekejaman yang mereka lakukan, Pemerintah Dunia justru menjadi penjahat terbesar dan paling berbahaya di lautan. Hal ini membuat perjuangan para bajak laut seperti Luffy terasa jauh lebih heroik, ya!