Apakah PPPK Dapat TPP 2024? Ini Penjelasannya!

07 Okt 2024, 22:45 WIB

Shasya Khairana

ilustrasi pria kantoran (pexels.com/olly)

Intinya sih...

PPPK berhak menerima TPP sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2023
Pemberian TPP dipengaruhi kebijakan pemerintah, peraturan instansi, kinerja, dan anggaran instansi
Prospek TPP untuk PPPK di tahun 2024 masih dinantikan dengan prediksi besaran yang tidak jauh berbeda dari PNS

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Ketika membahas tentang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), banyak pertanyaan yang muncul terkait hak-hak yang didapat, terutama mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Topik ini jadi sorotan bagi mereka yang bekerja di sektor publik, mengingat adanya perubahan kebijakan yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, muncul pertanyaan besar mengenai apakah PPPK berhak menerima TPP seperti pegawai negeri lainnya. Namun, untuk memahami hal ini lebih jauh, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yuk, cari tahu informasi tentang apakah PPPK mendapatkan TPP di tahun 2024 melalui artikel berikut ini!

1. Dasar hukum pemberian TPP untuk PPPK

ilustrasi perempuan menggunakan laptop (pexels.com/zenchung)

Pemberian TPP bagi PPPK pada tahun 2024, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2023. Berdasarkan aturan ini, PPPK berhak menerima TPP jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.

Meski belum ada kepastian resmi mengenai skema dan besaran TPP di seluruh daerah, beberapa wilayah seperti Jawa Tengah sudah menyusun rencana pemberian TPP kepada PPPK. Tujuan utama pemberian TPP ini adalah meningkatkan kesejahteraan PPPK serta memotivasi mereka agar terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberian TPP

ilustrasi wanita berada depan laptop (pexels.com/mareklevak)

Secara umum, PPPK memiliki hak yang sama dengan pegawai negeri dalam hal mendapatkan TPP. Namun, pemberian TPP kepada PPPK bisa berbeda-beda, tergantung beberapa faktor, seperti:

Kebijakan pemerintah: setiap tahun, pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait pemberian TPP untuk pegawai negeri, termasuk PPPK. Kebijakan ini dapat berubah berdasarkan kondisi fiskal dan prioritas penggunaan anggaran negara.
Peraturan instansi: selain kebijakan pemerintah pusat, aturan di masing-masing instansi juga memengaruhi pemberian TPP. Setiap instansi memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan internal tentang insentif bagi pegawainya.

Pemberian TPP untuk PPPK juga dapat berbeda-beda berdasarkan beberapa faktor lain, seperti:

Kinerja dan pengabdian: penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan atau lembaga terkait, berperan penting dalam menentukan apakah PPPK layak menerima TPP.
Jenis pekerjaan dan jabatan: PPPK di bidang pendidikan mungkin memiliki skema TPP yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang bekerja di bidang kesehatan atau sektor lainnya.
Anggaran instansi: ketersediaan anggaran di instansi tempat PPPK bekerja, juga memengaruhi pemberian TPP. Jika anggarannya mencukupi, maka peluang PPPK untuk menerima TPP akan lebih besar.

3. Prospek dan besaran TPP bagi PPPK tahun 2024

ilustrasi wanita menggunakan laptop (pexels.com/olly)

Prospek dan besaran TPP bagi PPPK pada tahun 2024, masih menjadi topik yang dinantikan oleh banyak pihak. Meski belum ada kepastian resmi, sejumlah pemerintah daerah sudah mulai merancang skema pemberian TPP untuk PPPK.

Skema ini diperkirakan akan serupa dengan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi disesuaikan dengan masa kerja, golongan, dan jabatan PPPK. Besaran TPP yang diterima oleh PPPK kemungkinan akan bervariasi di setiap daerah, tergantung pada alokasi anggaran serta kebijakan yang diterapkan.

Kabar baiknya, PPPK diprediksi akan menerima TPP dengan nominal yang tidak jauh berbeda dari PNS di golongan yang sama. Hal ini tentu saja dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja mereka.

Demikianlah penjelasan tentang apakah PPPK mendapatkan TPP 2024. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan rencana dari beberapa pemerintah daerah untuk merumuskan skema pemberian TPP, harapan untuk mendapatkan penghasilan tambahan ini semakin realistis.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.