Ilustrasi soal latihan SKB CPNS 2024 (pexels.com/Tima Miroshnichenko)
1. Empat fungsi pokok manajemen yang menjadi cakupan manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut, kecuali:
A. Perencanaan
B. Pengorganisasian
C. Pelaksanaan
D. Pengevaluasian
E. Pengendalian
Jawaban: D
2. Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relative pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan dikenal dengan istilah apa?
A. Risk taker
B. Risk avoidance
C. Risk appetite
D. Risk tolerance
E. Risk lover
Jawaban: D
3. Sebuah institusi pemerintah dalam menangani risiko kebakaran menerapkan upaya pemasangan alat pemadam kebakaran dan memasang petunjuk evakuasi saat kebakaran. Tindakan ini merupakan bentuk opsi penanganan risiko:
A. Mengurangi frekuensi risiko
B. Mengurangi konsekuensi risiko
C. Membagi risiko
D. Menerima risiko
E. Tidak ada jawaban yang benar
Jawaban: B
4. Data yang telah diolah, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah disebut:
A. Informasi
B. Komunikasi
C. Pesan
D. Informan
E. Komunikan
Jawaban: A
5. Peraturan yang mengatur bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah:
A. Perpres No. 192 tahun 2014
B. PP no. 60 tahun 2008
C. UU no. 17 tahun 2004
D. UU n0. 15 tahun 2004
E. Semua jawaban benar
Jawaban: B
6. Pengendalian prevention digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan:
A. Meningkatkan probabilitas
B. Mengurangi probabilitas
C. Meningkatkan dampak kerugian yang mungkin terjadi
D. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi
E. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak
Jawaban: B
7. Pengendalian mitigation digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan:
A. Meningkatkan probabilitas
B. Mengurangi probabilitas
C. Meningkatkan dampak
D. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi
E. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak
Jawaban: E
8. Dalam tataran praktis, wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia adalah ditetapkannya peraturan berikut, kecuali:
A. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999
B. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/2003
C. UU Nomor 17 Tahun 2003
D. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
E. Semua jawaban benar
Jawaban: C
9. Asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan keuangan. Asas yang mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, dalam arti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran merupakan:
A. Asas universalitas
B. Asas tahunan
C. Asas proporsionalitas
D. Asas kesatuan
E. Asas spesialitas
Jawaban: D
10. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah melalui pengalokasian sebagian dana APBN kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas, kecuali:
A. Dana Alokasi Umum
B. Dana Alokasi Khusus
C. Dana Bagi Hasil
D. Dana Otonomi Daerah
E. Dana penyesuaian
Jawaban: D
11. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip etika Auditor Internal Pemerintah, yaitu:
A. integritas
B. objektivitas
C. akuntabel
D. transparansi
E. kompetensi
Jawaban: D
12. Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar disebut:
A. Audit
B. Pemantauan
C. Evaluasi
D. Advisory
E. Reviu
Jawaban: A
13.
1) Penetapan tujuan dan lingkup penugasan;
2) Pemahaman audit;
3) Identifikasi dan penilaian risiko;
4) Identifikasi pengendalian kunci;
Di atas merupakan penugasan assurance, bagian dari:
A. Perencanaan
B. Pelaksanaan
C. Pelaporan
D. Pencegahan
E. Pengawasan
Jawaban: A
14. APBN merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan merupakan fungsi:
A. Otorisasi
B. Perencanaan
C. Pengawasan
D. Alokasi
E. Distribusi
Jawaban: A
15. Pak Rahman adalah auditor yang sangat ditakuti oleh pegawainya, ketika melakukan pemeriksaan sangat detail dan ada kesalahan sekecil apa pun akan ditegur dengan keras. Hal tersebut Pak Rahmat lakukan untuk memastikan ketaatan terhadap suatu peraturan. Tindakan tegas yang dilakukan Pak Rahmat termasuk peran sebagai:
A. Konsultan
B. Auditor
C. Lawyer
D. Hakim
E. Watchdog
Jawaban: E