CPNS Kemenkeu 2026 akan dibuka secara hybrid, termasuk lulusan STAN dan umum.
Ada rekrutmen 300 lulusan SMA sebagai pegawai Kemenkeu, tanpa menghilangkan jalur STAN.
Lulusan SMA akan ditugaskan sebagai tenaga lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai kebutuhan SDM.
Menjelang akhir tahun, informasi seputar CPNS 2026 makin dicari-cari. Pemerintah belum mengumumkan bagaimana sistem seleksi CPNS yang baru serta formasi-formasinya. Namun, untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan akan membuka formasi dengan menggabungkan dua jalur.
Lantas, apa saja yang akan berlaku di CPNS Kemenkeu 2026? Simak informasi selengkapnya dalam artikel ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa lowongan CPNS Kemenkeu di tahun 2026 akan terbuka secara hybrid. Kemenkeu akan merekrut pegawai secara umum serta lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
“Saya pikir akan terbuka hybrid. Ada STAN, ada luar STAN,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).
Ia menyebut akan merekrut 279 orang dari PKN STAN. Selain untuk umum, lowongan juga terbuka bagi calon pegawai lulusan SMA.
Dibukanya rekrutmen dari luar PKN STAN bukan berarti meniadakan jalur STAN. Purbaya tetap akan mempertahankan lulusan STAN sesuai formasi atau kebutuhan Kemenkeu. Namun untuk saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait komposisi final antara lulusan STAN dan Non-STAN.
"Bea Cukai kan perlu tenaga lapangan. Sudah terlihat, kan, petugas kita di mana-mana? Sebagian juga kekurangan orang. Karena itu, kita akan merekrut 300 lulusan SMA dari seluruh Indonesia," kata Purbaya.
Terkait rekrutmen 300 orang lulusan SMA, Purbaya mengatakan bahwa mereka nantinya akan ditugaskan sebagai tenaga lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal ini berkaitan dengan kebutuhan SDM yang paling banyak di Ditjen Pajak.
IDN Times melansir data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024. Total pegawai Kemenkeu tercatat 77.055 orang yang terbagi dari PNS dan PPPK. Berdasarkan unit eselon 1, DIrektorat Jenderal Banyak menduduki peringkat pertama dengan pegawai sebanyak 43.754 orang (56,78 persen). Sementara itu, posisi terbanyak kedua ditempati oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jumlah 15.828 orang (20,54 persen).