Jadi Ibu Kota Negara Baru, Apa itu IKN?

IKN merupakan singkatan dari Ibu Kota Negara, yaitu Nusantara. Istilah IKN ini digunakan agar lebih singkat serta mempermudah untuk disebutkan. Sementara itu, pemilihan nama Nusantara sebagai nama dari Ibu Kota Negara baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur ini, telah ditetapkan dalam Undang-Undang IKN dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 18 Januari 2022. 

Dilansir Arsip Nasional Republik Indonesia, Indonesia memiliki sejarah panjang yang terkait dengan istilah Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nusantara merujuk pada keseluruhan wilayah Kepulauan Indonesia.

Asal-usul kata Nusantara dapat ditemukan dalam gabungan kata "nusa" yang berarti pulau dan "antara" yang berarti luar atau seberang. Penggunaan kata Nusantara sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi, tercatat dalam Kitab/Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca.

Dilansir laman resmi Kemenkeu yang ditulis oleh Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalimantan Barat, gagasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) pertama kali muncul dari pikiran Presiden Sukarno pada tanggal 17 Juli 1957. Sukarno memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN karena kota tersebut terletak di tengah kepulauan Indonesia dan memiliki wilayah yang luas.

Keputusan ini juga diambil untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun IKN yang modern. Sayangnya, ide tersebut tidak pernah terlaksana. Sebaliknya, pada tanggal 22 Juni 1964, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia melalui UU Nomor 10 tahun 1964.

Lalu, pada masa Orde Baru pada tahun 1990-an, muncul wacana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Jonggol. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ide pemindahan IKN kembali muncul karena masalah kemacetan dan banjir di Jakarta.

Pada saat itu, ada tiga opsi yang diusulkan, yaitu tetap memperbaiki Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan, menjadikan Jakarta tetap sebagai IKN tetapi memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain, atau membangun IKN baru. Nah, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) barulah secara serius mengambil langkah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan ini diambil pada tanggal 29 April 2019 dan termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur, khususnya sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, telah ditetapkan sebagai lokasi IKN. Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN karena dilandasi beberapa alasan yang melibatkan aspek aksesibilitas, infrastruktur, dan karakteristik geografis. Dilansir laman resmi Proyek IKN, berikut ini alasan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Lokasi IKN:

• Aksesibilitas tinggi: lokasi ini memiliki aksesibilitas yang baik karena dekat dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda.
• Infrastruktur utama: infrastruktur yang sudah tersedia, seperti Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Trans Kalimantan, memberikan dukungan yang penting.
• Transportasi: ketersediaan bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau di Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang di Samarinda memudahkan mobilitas dan konektivitas.
• Struktur kependudukan: keheterogenan dan keterbukaan struktur kependudukan mendukung keragaman masyarakat.
• Lahan luas dan status tanah: lahan yang luas dengan status Hutan Produksi dan Perkebunan memberikan ruang yang memadai.
• Keamanan dan pertahanan: dukungan dari Tri Matra Darat, Laut, dan Udara meningkatkan aspek keamanan dan pertahanan.
• Sumber air: ketersediaan air baku dari tiga waduk yang sudah ada, dua waduk yang direncanakan, empat sungai, dan empat daerah aliran sungai memastikan pasokan air yang cukup.
• Kemampuan lahan untuk konstruksi: kemampuan lahan yang sedang mendukung pelaksanaan konstruksi bangunan.
• Lokasi strategis: berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (Selat Makassar), menjadikan lokasi ini strategis secara geografis.

Ibu Kota Negara (IKN) dibangun sebagai bagian integral dari upaya mencapai visi Indonesia 2045, yang menetapkan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesiasentris. Dalam visi "Kota Dunia Untuk Semua," IKN memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

• Pertama, sebagai kota berkelanjutan yang memprioritaskan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan manusia, tetapi juga seluruh ekosistem alam.
• Kedua, IKN diharapkan menjadi pendorong ekonomi Indonesia di masa depan, memperkuat rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia dan seluruh negeri.
• Ketiga, IKN dijadikan sebagai simbol identitas nasional yang merefleksikan keberagaman bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur, Indonesia juga dapat dikenal sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan. IKN diharapkan dapat memimpin kontribusi Indonesia dalam mitigasi dampak perubahan iklim yang mana ini juga mencerminkan peran aktif Indonesia dalam panggung global.

Mengutip laman resmi Proyek IKN, dalam tahap awal pemindahan ke Kawasan Ibu Kota Nusantara pada periode 2022-2024, fokus utama berada pada pembangunan infrastruktur kunci seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, dan perumahan. Langkah ini juga melibatkan pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN dengan tujuan mendukung operasional dan kebutuhan awal kawasan tersebut.

Seluruh proses pembangunan bertujuan untuk menampung 500 ribu penduduk tahap awal. Presiden Republik Indonesia berencana untuk merayakan HUT Ke-79 Republik Indonesia secara resmi di K-IKN pada 17 Agustus 2024 sebagai simbol penuhnya pemindahan ke IKN.

Dalam rentang waktu 2025-2035, fokus utama bertransisi menjadi pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat yang tangguh dan berdaya saing. Proses pembangunan mencakup pengembangan fase-fase kota berikutnya, termasuk pusat inovasi dan ekonomi. Pemindahan pusat pemerintahan IKN melibatkan semua lembaga pemerintah dan pusat keputusan.

Penerapan sistem insentif mendukung pertumbuhan dan investasi di sektor-sektor ekonomi prioritas, dengan komitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Langkah-langkah strategis juga diambil untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan dan berdaya tahan di IKN, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Sebagai Ibu Kota Negara Baru, IKN bukan hanya sebuah lokasi geografis, tetapi juga simbol perubahan besar dalam upaya mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju. Semoga poin-poin penjelasan di atas bisa menambah pengetahuan bersama tentang Ibu Kota Negara baru kita.