Benarkah UKT Anak PNS Lebih Tinggi? Ini Penjelasan Lengkapnya

Banyak yang percaya kalau UKT anak PNS tinggi, padahal penentuan UKT gak dilakukan hanya berdasarkan status pekerjaan orang tua. Sistem UKT dirancang oleh pemerintah agar mahasiswa membayar uang kuliah sesuai kemampuan ekonomi keluarganya. Data yang digunakan untuk menilai kemampuan ini mencakup slip gaji, jumlah tanggungan, tagihan listrik dan air, hingga kondisi rumah. Semua itu digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam kelompok UKT yang sesuai.

Status sebagai PNS hanyalah satu dari banyak data yang masuk. Yang lebih berpengaruh adalah pendapatan aktual yang tercatat dan bukti-bukti pendukung lain yang diserahkan saat pengisian formulir UKT. 

Jadi, jika orang tua kamu PNS tapi punya banyak tanggungan atau gaji yang gak tinggi, seharusnya kamu gak langsung ditempatkan di kelompok UKT tinggi. Hal ini ditegaskan oleh Tjitjik Sri Tjahjandarie, Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbudristek, yang mengatakan bahwa data riil penghasilanlah yang jadi dasar penilaian UKT.

Meski secara aturan gak ditentukan berdasarkan status PNS, tetap saja muncul kasus anak PNS mendapat UKT tinggi. Hal ini sering terjadi karena beberapa alasan. Pertama, PNS dianggap memiliki penghasilan tetap dan stabil, sehingga sistem di kampus secara otomatis bisa menempatkan mereka di kelompok UKT menengah ke atas. Penghasilan tetap ini, walaupun gak selalu tinggi, dianggap lebih mudah diverifikasi dibandingkan pekerjaan sektor informal.

Kedua, publik memiliki persepsi bahwa semua PNS hidup mapan. Padahal kenyataannya, banyak PNS di daerah atau yang masih berada di golongan rendah yang memiliki penghasilan terbatas. Ditambah lagi, ada masalah verifikasi data yang kadang gak akurat atau gak lengkap. Dalam beberapa kasus, mahasiswa atau orang tua gak menyertakan dokumen penting seperti bukti tanggungan atau tagihan rumah tangga, yang menyebabkan sistem menilai bahwa kemampuan ekonominya lebih tinggi dari yang sebenarnya.

Penghasilan PNS sangat bervariasi tergantung pada golongan dan jabatan. PNS golongan II tentu gak bisa disamakan dengan PNS eselon tinggi dalam hal kemampuan ekonomi. Kalau seorang PNS punya penghasilan rendah dan tanggungan keluarga besar, maka logikanya UKT yang dikenakan seharusnya lebih rendah. Di sinilah pentingnya data yang lengkap dan benar.

Sering kali kasus UKT tinggi pada anak PNS terjadi karena kesalahan teknis. Bisa karena dokumen yang gak lengkap, atau mahasiswa gak mengajukan banding saat merasa keberatan dengan kelompok UKT yang diberikan. Padahal, semua perguruan tinggi menyediakan mekanisme banding atau peninjauan ulang. Sayangnya, gak semua mahasiswa atau orang tua memahami atau memanfaatkan jalur ini.

Kalau kamu merasa UKT yang ditetapkan terlalu tinggi, termasuk jika kamu anak PNS yang sebenarnya punya kondisi ekonomi terbatas, kamu bisa mengajukan banding ke pihak kampus. Banding ini bisa dilakukan dengan melengkapi ulang dokumen yang lebih akurat dan menunjukkan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, kamu bisa melampirkan bukti tanggungan keluarga, surat penghasilan terbaru, hingga foto kondisi rumah.

Kampus bahkan menyediakan formulir peninjauan ulang secara online dan membuka jadwal khusus untuk proses ini. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan hak kamu. Banding UKT adalah mekanisme resmi dan sah yang bertujuan agar semua mahasiswa bisa kuliah dengan beban biaya yang sesuai kemampuan keluarganya, kok.

Jadi, benarkah UKT anak PNS lebih tinggi? Jawabannya gak selalu, dan itu tergantung pada kondisi ekonomi nyata dari keluarga, bukan sekadar status kepegawaian. Sistem UKT dibentuk dengan tujuan keadilan, bukan diskriminasi, kok.