Setelah menjajah dan menjarah kekayaan alam Indonesia, bangsa Belanda ingin menerapkan politik etis di Indonesia. Politik etis merupakan kebijakan yang disebut sebagai balas budi Belanda kepada Indonesia akibat diterapkannya sistem tanam paksa.
Akan tetapi, apa yang melatarbelakangi sehingga terjadinya sistem politik etis? Agar mengetahui lebih lanjut, simak artikel berikut ini!
Politik etis merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Politik etis juga disebut sebagai politik balas budi.
Kebijakan mengenai politik ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini digagas oleh Van Deventer. Pemerintah Belanda disebut memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
Dalam politik etis, terdapat tiga program yang diusulkan. Ketiga program tersebut adalah edukasi, irigasi, dan emigrasi. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral dan menyejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia.
Selama penjajahan Belanda di Indonesia, berlaku sistem tanam paksa atau cultuurstelsel yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Oleh sebab sistem tersebut, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan dan berbagai kerugian. Kerugian yang ditanggung cukup besar, baik secara moril maupun materiil.
Ada penindasan di dalam sistem tanam paksa. Masyarakat diatur untuk menyisihkan sebagian hartanya. Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan sekitar 20 persen sebagian tanahnya. Bagian tersebut digunakan untuk menanam komoditas ekspor. Komoditas yang dicari adalah tebu, kopi, teh, dan tarum. Harga jual dari komoditi tersebut ditetapkan oleh Belanda.
Selain itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan atau pertanian, mereka wajib untuk bekerja di perkebunan milik pemerintah. Waktu pelaksanaan kerjanya selama 75 hari dalam setahun. Aturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch dan terjadi pada tahun 1830.
Walaupun sudah memiliki aturan, tetapi terjadi banyak penyelewengan. Menurut buku Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi, bagian tanah yang diminta untuk ditanami tanaman ekspor melebihi seperlima seperti yang sudah ditentukan. Bahkan seluruh tanah dijadikan untuk lahan tanaman ekspor.
Selain itu, para buruh yang bekerja tidak diberikan upah yang sepadan. Banyak pekerja atau petani yang tidak hanya menanam dan memanen tanaman ekspor, tetapi juga kerja rodi di pabrik tanpa upah yang layak. Hal-hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia sangat sengsara saat sistem tanam paksa diberlakukan.
Oleh karena penderitaan yang diderita rakyat Indonesia, Van Deventer mengemukakan gagasan mengenai politik etis pada tahun 1890. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal kepada parlemen kolonial Belanda.
Ide yang diusulkan oleh Van Deventer diterima oleh Ratu Wilhelmina. Gagasan ini juga disebutkan dalam pidatonya pada tahun 1901.
Dukungan dari sang ratu dibuktikan dengan terbitnya kebijakan baru. Kebijakan tersebut berisi mengenai program-program untuk para penduduk wilayah jajahan.
Program politik etis sering juga disebut sebagai Trias Van Deventer. Berikut program-program dari politik etis:
1. Irigasi
Program irigasi ini pemerintah Hindia Belanda membangun beberapa fasilitas yang digunakan untuk menunjang kesehatan rakyat Indonesia. Selain itu, diberikan juga sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian, mulai dari pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian.
2. Edukasi
Program selanjutnya adalah edukasi. Program edukasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, yang dimulai dari pelaksanaan sekolah untuk rakyat. Namun, berdasarkan buku Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945, pada saat itu hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan. Sedangkan untuk perempuan belajar di rumah.
Berikut sekolah-sekolah yang dibangun pada masa politik etis:
3. Emigrasi
Emigrasi merupakan program yang diusungkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda. Pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini, didirikan pemukiman baru.
Masyarakat berpindah dari daerah yang padat menuju Sumatera. Perpindahan ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di Jawa dan Madura. Kebijakan ini aktif pada tahun 1901.
Demikian informasi mengenai sistem politik etis. Sistem ini menjadi cikal bakal lahirnya kaum-kaum terpelajar di Indonesia.