Sistem Tanam Paksa: Sejarah, Ketentuan, dan Dampaknya

van den Bosch (kebudayaan.kemdikbud.go.id)

Tanam Paksa dicetuskan oleh seorang gubernur jenderal di Jawa bernama Van den Bosch. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi Negeri Belanda, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila.

Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi/petani, yaitu dengan kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan para petani itu bersifat wajib.

Panen tebu di Jawa Barat/KITLV

Melansir Buku Paket Sejarah Indonesia Semeter 1 Kelas XI, secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.

a) penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa;

b) tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa;

c) waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi;

d) tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah;

e) hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.;

f) kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah;

g) penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum; dan

h) penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun;

Di dalam ketentuan, Tanam Paksa tidak terlalu memberatkan rakyat. Namun, terjadi penyelewengan saat pelaksanaannya. Pemicu penyelewengan ini tidak terlepas dari adanya cultuur procenten.

Pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda juga melakukan pembiaran dan ini tampaknya yang memang diinginkan oleh kolonial Belanda agar hasil dari pelaksanaan Tanam Paksa segera dapat memperbaiki ekonomi dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Negeri Belanda. 

Bataklanden Toba (tropenmuseum.nl)

Dampak negatif pelaksanaan sistem Tanam Paksa bagi Indonesia sebagai berikut

1. Memakan waktu

Waktu yang dihabiskan untuk menggarap tanaman ekspor, sering mengganggu kegiatan penanaman padi. Akibatnya, rakyat difokuskan untuk menanam komoditi dibandingkan memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.

2. Membutuhkan air yang banyak

Penanaman komoditi ekspor seperti tebu, membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan para petani.

3. Penyelewengan penggunaan tanah

Dalam praktik Tanam Paksa, bagian tanah yang diminta untuk ditanami tanaman ekspor melebihi dari ketentuan. Tanah yang dipakai melebihi seperlima bagian. Misalnya sampai sepertiga atau setengah bagian, bahkan sering seluruh tanah menjadi tanaman ekspor.

4. Kebutuhan hewan ternak

Pada pelaksanaan sistem tanam paksa, dibutuhkan hewan ternak tani yang banyak. Tidak hanya untuk pekerja ladang, tetapi juga alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan.

5. Timbul kelaparan

Akibat pelaksanaan Tanam Paksa, banyak terjadi kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana. Ini menimbulkan korban jiwa sehingga angka kematian meningkat tajam di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan. Selain itu, penyakit busung lapar terjadi di banyak daerah.

Demikian informasi mengenai sistem Tanam Paksa yang ternyata secara pelaksanaannya memberatkan serta menyengsarakan rakyat.