Tugas dan Wewenang Komnas HAM, Tak Sekadar Mendamaikan Kedua Pihak

Pernahkah kamu mendengar istilah Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dengan kehadiran Komnas HAM ini diharapkan dapat menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Pembentukan Komnas HAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan tersebut termaktub dalam Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Komnas HAM. Sementara, masa jabatan keanggotaan Komnas HAM berlangsung selama 5 tahun dan setelah jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca Juga: Wamenkumham Temui Komnas HAM dan Komnas Perempuan 

1. UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tugas dan wewenang Komnas HAM

Komnas HAM diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VII. Menurut Pasal 76 Ayat 1 dalam UU tersebut, untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Sementara, tugas dan wewenang Komnas HAM diatur dalam Pasal 89 Ayat 1-4, seperti berikut.

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

• Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
• Pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
• Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
• Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; 
• Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
• Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

• Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
• Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
• Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

• Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
• Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
• Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
• Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
• Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
• Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
• Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
• Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

• Perdamaian kedua belah pihak;
• Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
• Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
• Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
• Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

2. Instrumen HAM dalam ranah nasional maupun internasional

Dikutip dari laman komnasham.go.id, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.

Instrumen nasional:

• UUD 1945 beserta amandemennya;
• Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
• UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
• UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
• UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
• Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

Instrumen internasional:

• Piagam PBB 1945;
• Deklarasi Universal HAM 1948;
• Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
• Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
• Instrumen HAM internasional lainnya.

Menurut Pasal 97 UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada DPR RI dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Baca Juga: Komnas HAM: Peran DPR Legislatif, Tak Bisa Nilai Kasus HAM Berat