Institusional DARVO: Cara Kekuasaan Membungkam Korban Kekerasan

DARVO sendiri merupakan singkatan dari deny, attack, serta reverse victim and offender. Deny artinya penyangkalan. Lembaga yang dituduh bersalah bahkan bukti-buktinya sangat kuat tetap berkeras menyangkal hal tersebut.

Penyangkalan bisa berupa sikap menolak tuduhan sepenuhnya atau beralasan itu hanya ulah oknum. Padahal, oknum yang terlibat cukup banyak atau suatu kejahatan berlangsung lama. Ini menunjukkan ada pembiaran bahkan budaya yang menyuburkannya di lingkungan instansi.

Sementara itu, attack bermakna tindakan menyerang. Tidak berhenti pada penyangkalan, instansi yang tertuduh juga bersikap agresif dengan melakukan serangan pada pihak yang dirugikan. Contoh serangan balik yang paling umum adalah melaporkan korban dengan tuduhan fitnah serta pencemaran nama baik.

Terakhir, reverse victim and offender yang berarti terjadi usaha memutarbalikkan fakta supaya korban yang asli malah ditetapkan sebagai pelaku kejahatan. Sementara instansi yang seharusnya dikenai sanksi menjadi korbannya. Tentu situasi begini sangat berisiko bagi lawannya.

Apakah fenomena institusional DARVO seperti dalam penjelasan sebelumnya terasa sangat familier di negeri ini? Hal ini dapat disebabkan oleh gurita kekuasaan yang sangat besar. Jaring kekuasaan itu membuat instansi yang ingin membersihkan namanya amat percaya diri.

Terlebih lawannya gak punya kekuasaan yang sebanding. Bahkan lembaga besar berhadapan dengan pelapor individu yang berstatus masyarakat biasa. Sebenarnya pengaruh kekuasaan ini masih bisa dipatahkan seandainya aparat berani menegakkan keadilan.

Sayangnya, terkadang malah oknum aparat ikut bermain dan tunduk di hadapan pihak yang lebih powerfull. Ini membuat keadilan sulit sekali ditegakkan. Korban tidak lagi memiliki tempat yang tepat untuk mengadukan masalahnya dan mencari keadilan.

Dampak dari institusional DARVO pastinya sangat berbahaya. Bahkan praktik masifnya bisa menghancurkan tatanan dalam bernegara. Korban dibungkam dengan segala cara. Siapa yang berani melawan lembaga atau pihak-pihak yang berkuasa akan menanggung akibat terburuknya.

Salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Perilaku-perilaku yang tak semestinya serta merugikan banyak orang bakal tambah marak. Bahkan orang-orang yang semula berdiri bersama korban bisa merasa lelah dan putus asa.

Mereka pun takut dikriminalisasi oleh institusi tersebut. Korban ditinggal sendirian dengan perasaan yang makin buruk. Ketika kejahatan menang maka segalanya akan hancur. Keuntungan yang diperoleh lembaga tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian serta penderitaan masyarakat luas. Seperti koruptor yang bebas melenggang dan akan makin membuat rakyat sengsara.

Lembaga yang mempraktikkan institusional DARVO memang lebih powerfull daripada individu yang berseberangan dengannya. Akan tetapi, sebesar-besarnya lembaga tetap segenap masyarakat yang lebih digdaya. Bahkan ketika suatu pemerintahan berusaha untuk bertindak represif demi keuntungan para pejabatnya, solidaritas rakyat dapat menggulingkannya.

Ini sebabnya masyarakat harus tetap bersikap kritis setiap ada tanda-tanda institusional DARVO. Ketika semua orang berani bersuara, lembaga tersebut pasti akan berpikir ulang bahkan kehilangan nyali untuk coba-coba mempermainkan kebenaran. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, suara warganet dapat menjadi kontrol yang sangat penting supaya berbagai institusi tak bersikap semaunya sendiri.

Praktik institusional DARVO tidak boleh dibiarkan. Semua pihak mesti melawan dengan tegas. Mari selalu teguh dalam sikap berdiri bersama korban. Tidak gentar sekalipun korban berhadapan dengan instansi besar. Justru di situlah pentingnya kekompakan masyarakat untuk mengungkap kebenaran serta mewujudkan keadilan.