1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini 9 Program yang Digulirkan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon utama program pemerintahan Prabowo-Gibran. Diluncurkan pada awal Januari 2025, program ini menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan tujuan menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas gizi nasional.

Anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026, melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan pagu 2025 yang senilai Rp71 triliun. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, realisasi anggaran program ini telah mencapai Rp21,64 triliun, naik sekitar 12 persen dibandingkan posisi sebelumnya.

Untuk program MBG ini, Prabowo menargetkan bisa menjangkau 82,9 juta Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun ini.

Distribusi makanan bergizi gratis di seluruh jenjang pendidikan, bekerja sama dengan sekolah dan penyedia katering lokal. Namun, belakangan program ini menjadi sorotan publik setelah muncul beberapa kasus keracunan massal di sejumlah sekolah di Jakarta dan daerah lain, yang diduga berasal dari menu MBG.

Kementerian Kesehatan dan BGN menyatakan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, penyediaan bahan makanan, dan proses pengolahan di lapangan. Pemerintah juga menggandeng Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan standar kebersihan dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diterapkan di seluruh dapur penyedia.

Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah menggencarkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit daerah sejak Februari 2025. Layanan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, serta deteksi penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes.

Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp4,7 triliun dari APBN 2025 untuk melaksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui upaya preventif, deteksi dini penyakit, dan pengurangan risiko kematian akibat penyakit tidak menular.

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera, dengan membangun Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berasrama yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dan memberi kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu.

Sekolah Rakyat diluncurkan pada 14 Juli 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal, 100 Sekolah Rakyat dari total 200 sekolah yang akan dibangun sudah beroperasi. Program ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperkenalkan Sekolah Garuda secara resmi pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Dikutip dari komdigi.go.id, Sekolah Garuda merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

Rencananya, sampai 2029, pemerintah akan membangun 20 Sekolah Garuda Baru. Pada 2025, empat sekolah akan dibangun dengan target mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Kemudian, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.  

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut, Sekolah Garuda Baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan Sekolah Garuda Transformasi membina sekolah-sekolah yang telah ada, untuk memperkuat potensi unggul para siswanya agar mampu menembus kampus terbaik dunia.

Sekolah Garuda mengusung model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses untuk menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dengan menghadirkan televisi di setiap sekolah, siswa di berbagai daerah dapat mengakses materi pembelajaran terbaik tanpa terhalang jarak. Langkah ini dianggap sebagai solusi nyata untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah terpencil yang masih kekurangan sumber belajar.

Prabowo menargetkan, dalam satu tahun seluruh sekolah di Indonesia akan dilengkapi dengan layar televisi atau Interactive Flat Panel (IFP). Tujuannya agar kualitas pendidikan tidak lagi bergantung pada lokasi atau keterbatasan tenaga pengajar, melainkan bisa disamaratakan melalui akses teknologi.

Sepanjang tahun 2025, sebanyak 288.865 sekolah akan menjadi sasaran penerimaan perangkat digital, seperti IFP, laptop, dan media penyimpanan konten pembelajaran. Proses distribusi telah dimulai sejak Agustus 2025, menandai awal dari transformasi besar dalam sistem pendidikan Indonesia menuju era digital.

Program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini digagas sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah berkomitmen membangun tiga juta unit rumah selama masa pemerintahan Prabowo–Gibran.

Namun, program 3 juta rumah ini tidak tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2026. Hal itu diketahui dari terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Kendati demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memastikan, program 3 juta rumah tetap berjalan meski tidak masuk dalam daftar PSN.

Ia juga menegaskan, pemerintah tetap serius melaksanakan program rumah bersubsidi sebagai langkah untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Juga akan mempertahankan suku bunga KPR FLPP untuk rumah bersubsidi, sehingga tidak mengalami kenaikan suku bunga.

Adapun program 3 juta rumah nantinya akan terbagi menjadi 1 juta hunian di perkotaan, yaitu dalam bentuk rumah susun atau high rise dan 2 juta hunian di pedesaan.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan, pelaksanaan program 3 Juta Rumah diperkirakan akan berjalan secara optimal pada 2026. Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk program tersebut, sehingga pada tahun mendatang pemerintah siap merealisasikan pembangunan tiga juta unit rumah itu.

Dikutip dari pkp.go.id, saat ini Kementerian PKP bersama mitra kerja juga terus mendorong sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui Kredit Program Perumahan. Dalam waktu dekat Kementerian PKP juga akan menyampaikan berapa jumlah hasil Pembangunan serta terobosan dan inovasi di sektor perumahan.

Program Koperasi Merah Putih diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025. Program ini diluncurkan serentak di seluruh Indonesia, dengan total jumlah koperasi 80.081.

Program ini sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini berfokus pada pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan layanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, menumbuhkan ekonomi berbasis komunitas, serta menekan kesenjangan antara wilayah desa dan perkotaan.

Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan sembako terjangkau untuk menekan inflasi, klinik dan apotek desa untuk memperluas akses kesehatan, cold storage guna menjaga kualitas hasil pertanian dan perikanan, serta layanan logistik untuk memperlancar distribusi produk lokal.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama. Skema pendanaan dilakukan melalui penempatan dana pemerintah di bank-bank BUMN dalam bentuk pinjaman bergulir. Dana tersebut bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN sebesar Rp457,5 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia. Melalui mekanisme ini, koperasi dapat mengakses pembiayaan dengan bunga rendah sekitar 6%, tenor hingga enam tahun, serta masa tenggang selama enam hingga delapan bulan. Selain itu, pendanaan juga diperkuat dengan dukungan Dana Desa, APBD, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan insentif dari APBDes bagi desa yang aktif mengelola koperasi.

Pemerintah berkomitmen untuk menekan angka pertumbuhan pengangguran terdidik melalui program magang berbayar, dengan kompensasi setara upah minimum kabupaten/kota. Program ini dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan sudah resmi dibuka pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Program tersebut direncanakan berlangsung enam bulan, dimulai pada 15 Oktober 2025 sampai 15 April 2026. Program magang berbayar itu telah diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan 20.000 orang untuk angkatan pertama dan 80.000 orang untuk angkatan kedua pada November 2025.

Janji untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan disampaikan Gibran Rakabuming Raka ketika masih menjadi calon wakil presiden pada masa kampanye Pilpres 2024. Pernyataan itu ia ungkapkan dalam debat keempat Pilpres yang digelar pada Minggu, 21 Januari 2024, dengan tema Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Alam, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.

Namun, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, atau naik sekitar 83 ribu orang (1,11 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski jumlah pengangguran meningkat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru turun tipis dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen.

Kenaikan angka pengangguran tersebut berkaitan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dalam satu tahun terakhir. Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, terdiri atas 145,77 juta penduduk bekerja dan sisanya masih menganggur.