Jakarta, IDN Times - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan ada 10,6 juta subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Hal ini diduga membuat negara rugi Rp1,2 triliun per bulan.
“Estimasi subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai kurang lebih Rp1,2 triliun per bulan,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
Pahala mengatakan, saat ini ada 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 16,6 juta orang yang tercatat sebagai masyarakat miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTK).
Dari total itu, sebanyak 8,7 penerima subsidi listik kategori 450 Va tidak terdeteksi dalam DTKS. Lalu, ada juga satu juta lebih penerima bantuan tercatat memiliki saluran listrik lebih dari satu.
“Pada pelanggan 450 Va, sekitar 1.059.230 penerima subsidi memiliki kepemilikan saluran listrik lebih dari satu,” ujar Pahala.
Kemuudian, kata dia, ada 866.060 penerima subsidi listrik kategori 900 Va tercatat sudah meninggal. Lalu, ada juga yang memiliki saluran listrik lebih dari satu.
"Sebanyak 866.060 data teridentifikasi meninggal, memiliki saluran listrik lebih dari satu dan tidak terdapat pada DTKS," ujarnya.
Hal ini pun akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Stranas PK berharap data penerima subsidi listrik diperbaiki berdasarkan DTKS berbasis NIK.
“Sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin seperti skema penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional,” ujar Pahala.