Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya tinggal sehari lagi menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi akan pensiun pada 20 Oktober 2024 setelah Prabowo Subianto mengucap sumpah jabatan di gedung MPR RI sebagai Presiden RI.
Pada masa kampanye 2014, Jokowi mengusung Nawa Cita atau 9 prioritas kerjanya. Lalu, apakah Nawa Cita Jokowi membawa perubahan di Indonesia? Berikut Nawa Cita Jokowi dan fakta yang terjadi.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik menilai kondisi keamanan nasional baik. Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 22-29 September 2024, dengan melibatkan 1.200 responden.
Margin off error survei sekitar 2,3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang menyatakan kondisi keamanan nasional baik ada 24,6 persen, sedang 31,7 persen, buruk 30,4 peren, sangat buruk 7,3 persen, tidak tahu 4,5 persen.
Namun, pada pertengahan 2024, keamanan nasional dihebohkan dengan diretasnya Pusat Data Nasional (PDS) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sejumlah pihak mengkritik ketidakmampuan pemerintah mengamankan data nasional.
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), publik mayoritas menilai pemerintahan Jokowi sering melanggar konstitusi.
SMRC melakukan survei pada 4-11 Oktober 2024, menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel valid 994. Margin off error dalam survei tersebut sekitar 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan ada 52 persen responden yang menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi lebih sering melanggar konstitusi.
Selain itu, ada 51 persen responden yang merasa semakin takut ketika bicara politik. Kemudian yang menyatakan ada sewenang-wenang aparat hukum sebanyak 51 persen.
Saiful Mujani menerangkan, proses Indonesia menjadi negara otoritarian sedang berlangsung. Hal itu ditunjukkan oleh penilaian ahli Indonesia yang dihimpun V-Dem tentang memburuknya indeks demokrasi elektoral, pengawasan pemerintah, kesetaraan tiap warga di muka hukum dan perlindungan terhadap minoritas.
Dalam skala 0 sampai 1, indeks demokrasi apabila angkanya 0 menunjukkan buruk dan 1 sangat baik. Pada 2004, indeks demokrasi elektoral Indonesia menurut V-Dem ada di angka 0,7.
Kemudian di akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2014, skor demokrasi elektoral Indonesia berada di angka 0,67.
Kemudian pada 2019, demokrasi elektoral Indonesia berada di angka 0,6 dan 2024 merosot menjadi 0,36.
"Kesimpulannya adalah sedang terjadi kemerosotan demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo. Atau dalam bahasa V-Dem, Indonesia sedang mengalami otokrasasi,” kata Saiful Mujani.
Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), pemerintahan Jokowi sudah melakukan pembangunan dimulai dari desa dan daerah terluar. Menurut KSP, Pemerintahan Jokowi sudah membangun jembatan dengan panjang 122.198 meter dari 2015-2023.
Kemudian, pembangunan jalan nasional 5.823 kilometer, jalan gantung 583 unit. Pembuatan flyover dan underpas ada 25.817 meter
Pada sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (16/8/2024), Jokowi mengaku sudah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa.
"(Tercatat) 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," ujar Jokowi.
Jokowi menyampaikan, pembangunan itu membuat biaya logistik menurun yang sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen pada tahun 2023.
Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum pada angka 57,4 persen. Angka tersebut mengalami penuruan dibanding survei sebelum pada Desember 2023.
Sementara itu, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 22-29 September 2024, publik menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi buruk.
Dalam survei Indikator Politik Indonesia, responden ditanya 'Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan pemberantasan korupsi di pemerintahan sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?'.
Hasilnya, 1,4 persen responden menganggap sangat baik, 24,6 persen baik, 31,7 persen sedang. Sementara, responden yang menganggap buruk ada 30,4 persen, sangat buruk 7,3 persen, tidak tahu 4,5 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2023 berhasil mencatatkan pencapaian baru dengan angka 74,39, naik 0,62 poin atau setara dengan 0,84 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 73,77. Kenaikan ini bukan hanya sekadar angka, namun juga mencerminkan percepatan pertumbuhan yang signifikan di seluruh dimensi pembangunan.
Sejak 2020 hingga 2023, IPM Indonesia tumbuh rata-rata 0,72 persen per tahun, menunjukkan tren positif yang konsisten. Tahun 2023 ini, peningkatan terlihat pada tiga pilar utama pembangunan manusia: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
Dimensi umur panjang dan hidup sehat terus membaik. Bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan hidup hingga 73,93 tahun, naik 0,23 tahun dibandingkan bayi yang lahir di tahun sebelumnya. Data ini berasal dari hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020-LF), yang menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Indonesia semakin baik, menciptakan generasi yang lebih sehat dan berumur panjang.
Tak hanya kesehatan, dimensi pengetahuan juga mencatatkan perkembangan positif. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk berusia 7 tahun naik menjadi 13,15 tahun, meningkat 0,05 tahun dari tahun 2022. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat menjadi 8,77 tahun, naik 0,08 tahun dari 8,69 tahun pada tahun sebelumnya. Data ini berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada Maret, menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia semakin maju dan menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
Dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita per tahun juga mencatatkan peningkatan signifikan. Rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun naik sebesar 420 ribu rupiah atau setara 3,66 persen dibandingkan tahun 2022. Data ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia terus membaik, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, peningkatan di seluruh dimensi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, berpendidikan, dan sehat. Pencapaian IPM 2023 tidak hanya mengukir angka, tetapi juga menggambarkan kemajuan nyata dalam kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Jumlah masyarakat kelas menengah juga menurun. Menurut BPS, jumlah masyarakat kelas menengah turun antara tahun 2019 dan 2024. Pada tahun 2019, jumlah masyarakat kelas menengah sebesar 57,33 juta jiwa atau 21,45 persen dari total penduduk Indonesia.
Pada 2024, jumlah masyarakat menengah 47,85 juta jiwa atau 17,13 persen. Sementara itu, jumlah masyarakat kelas menengah rentan menunjukkan angka kenaikan. Pada 2019, angkanya 128,85 juta jiwa atau 48,20 persen naik menjadi 128,85 persen atau 49,22 persen.
Selain itu, masyarakat rentan miskin juga mengalami kenaikan. Tahun 2019, angkanya 54,97 juta jiwa atau 20,56 persen naik menjadi 67,69 juta jiwa atau 24,23 persen.
Untuk masyarakat kategori miskin juga mengalami kenaikan. Tahun 2019, jumlahnya 25,14 juta jiwa persen atau 9,41 persen menjadi 25,22 juta jiwa atau 9,03 persen tahun 2024.
Masih berdasarkan data BPS, Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jumlahnya mencapai 149,38 juta orang, bertambah 2,76 juta orang dibandingkan dengan Februari 2023. Angka ini juga diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,50 persen poin, mencerminkan semakin banyaknya penduduk yang aktif berpartisipasi di dunia kerja.
Penduduk yang bekerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 142,18 juta orang, naik 3,55 juta orang dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi di sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, yang menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 0,96 juta orang. Hal ini menunjukkan kebangkitan sektor pariwisata dan industri jasa setelah masa pemulihan pandemik.
Pada tahun ini, sebanyak 58,05 juta orang atau 40,83 persen dari total penduduk bekerja dalam kegiatan formal, meningkat sebesar 0,95 persen poin dibandingkan Februari 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa lebih banyak tenaga kerja yang mendapatkan akses ke pekerjaan dengan status yang lebih aman dan diakui secara hukum, termasuk dengan perlindungan sosial yang lebih baik.
Masih berdasarkan data BPS, angka kemiskinan turun menjadi 9,03 persen, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,83 persen. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 4,8 persen. Pencapaian ini memperlihatkan hasil positif dari berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang digulirkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Ekonomi Indonesia mampu terus tumbuh stabil di kisaran 5 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan global yang hanya 3,4 persen. Pertumbuhan ini tak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan tambahan lapangan kerja sebanyak 21,3 juta orang selama kurun waktu 2015–2024. Stabilitas ekonomi ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan global, mulai dari dampak pandemik hingga ketegangan geopolitik dunia.
Nilai ekspor Indonesia terus mencatatkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia melonjak lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar dolar AS. Di pertengahan 2024, tren positif ini berlanjut dengan nilai ekspor Juli 2024 yang mencapai 22,21 miliar dolar AS, meningkat 6,55 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Juli 2023, kenaikan ekspor mencapai 6,46 persen, mencerminkan daya saing produk Indonesia di pasar global yang terus menguat.
Kemudian, melalui koordinasi yang intensif dari pusat hingga daerah dan inisiatif Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), inflasi Indonesia tetap terkendali di kisaran 2–3 persen. Capaian ini sangat impresif, mengingat banyak negara lain menghadapi inflasi yang jauh lebih tinggi, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen.
Pemerintah juga fokus pada perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat kelas bawah dan rentan. Berbagai bantuan sosial dan subsidi terus digelontorkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan kebutuhan pokok mereka tetap terpenuhi di tengah fluktuasi ekonomi global. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan ekonomi.
Pemerintah memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga melalui kebijakan fiskal yang berdaya tahan, termasuk penyaluran kredit perbankan yang difokuskan untuk UMKM, sektor produktif, dan pembiayaan hijau. Dalam menghadapi guncangan eksternal, seperti pandemi COVID-19 atau ketegangan geopolitik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi alat utama untuk meredam dampak negatif tersebut.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juli 2024 juga cukup menggembirakan, mencapai Rp338 triliun atau 68,7 persen dari target APBN 2024. Upaya reformasi perpajakan terus diperkuat, termasuk dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan insentif perpajakan yang terukur.
Jokowi ingin memperbaiki revolusi karakter. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, kemudian membuat kurikulum Merdeka Belajar. Belakangan, mantan partner Jokowi yang juga ikut membuat Nawacita, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengkritik kurikulum Merdeka Belajar.
Kritik itu JK sampaikan saat menjadi pembicara di acara Tudang Sipulung Pendidikan yang digelar di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulawesi Selatan, Selasa, (3/9/2024).
"Yang kacau balau itu sistem pendidikan. Makanya saya berpendapat, kita tidak merdeka saja, anak-anak tidak belajar, apalagi merdeka. Makin tidak belajar. Makanya Indonesia memang agak lain," kata dia.
JK menambahkan, pendidikan Indonesia saat ini makin tertinggal. Hal itu bermula sekitar 30 tahun lalu yang mengenal teori mendongkrak nilai, yakni menyamakan nilai di seluruh Indonesia.
"Jika di Jawa dapat nilai 6, maka di Indonesia Timur jika dapat nilai 4 dikasih nilai 6. Kita tidak sadar jika itu adalah bagian dari pembodohan," ujar JK.
Menurut JK, semakin rumit sistem pendidikan, maka semakin turun kualitas pendidikan. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang meluluskan siswa secara keseluruhan.
"Penyakitnya saat ini adalah karena sistem lulus semua. Siswa lantas beranggapan buat apa belajar karena lulus semua. Kemudian siswa belajar saat ada ujian, tidak ada ujian, tidak belajar," kata dia.
"Makanya saya dulu berkeras tentang ujian nasional supaya nilai tidak berbeda," ucap JK.
Berdasarkan survei SMRC pada pada 4-11 Oktober 2024, turut ditampilkan indikator demokrasi menurut pendidikan. Saiful Mujani menyampaikan, ada 51 persen warga yang berpendidikan perguruan tinggi takut bicara politik.
Kemudian, untuk warga yang berpendidikan SD, 43 persennya menyatakan takut bicara politik.
"Menurunnya kinerja demokrasi dari demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum Presiden Jokowi memimpin menjadi otokrat atau otoritarianisme telah terjadi, terutama pada lima tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinannya,” ujar Saiful Mujani dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).
Tak hanya itu, di masa Pilpres 2024, ada sejumlah kegiatan diskusi yang dibubarkan oleh kelompok tidak dikenal. Terbaru, ada pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/9/2024). Polisi kemudian menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini.