112 Lembaga Kecam Penyegelan Bakal Makam Leluhur Sunda Wiwitan

Frangky mengatakan koalisinya menuntut Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Himar Farid, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera bereaksi atas penyegelan tersebut.

Sebab penyegelan dianggap sebagai tindakan inkonstitusional dan melanggar hak dasar warga negara dalam mengamalkan agama dan kepercayaan.

Koalisi Dukung masyarakat AKUR juga menuntut Bupati Kuningan, Acep Purnama, membuka segel bangunan bakal pesarean sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan. Bangunan yang disegel tersebut berdiri di lahan milik pribadi di Curug Goong, Desa Cisantana.

 “Meminta tanggung jawab Bupati Kuningan Acep Purnama memfasilitasi dan memberikan jaminan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan atau berkeyakinan warga AKUR Sunda Wiwitan,” tuturnya.

Ia juga mengajak warga Kuningan bersama-sama menciptakan kehidupan yang harmonis dengan saling menghormati setiap warga negara yang meyakini dan menghayati agama atau kepercayaan dengan berbagai ekspresi damai.

“Demikian pernyataan sikap ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab kami, warga negara Indonesia, yang menjunjung tinggi pilar-pilar berbangsa dan bernegara,” tutupnya.