2020 Mulai Dibangun, Lokasi Bandara Kediri Masih Misteri

17 Sep 2019, 19:45 WIB

IDN Times/Aldzah Fatimah

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Rere Christianto menjelaskan bahwa sampai saat ini lokasi di mana tepatnya Bandara Kediri yang rencananya dibangun awal 2020, masih belum diketahui. Menurut Rere, pemerintah seakan menutup-nutupi lokasi dan proses pembangunan bandara tersebut.

"Justru yang jadi problem adalah ketertutupan informasi dari pemerintah terhadap pembangunan bandara, karena dari lokasi saja dari sekarang belum memastikan di titik mana," ujar Rere kepada IDN Times ditemui seusai konferensi pers tentang "Pembangunan Be(re)ncana Di Pulau Jawa" di Kantor Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta pada, Selasa (17/9).

1. Penutupan informasi buat penggiat lingkungan tidak bisa analisa perihal kerentanan bencana

IDN Times/Aldzah Fatimah

Rere mengatakan, pemerintah cenderung minim memberikan informasi tentang pembangunan Bandara Kediri kepada publik. "Itu membuat kami tidak bisa menganalisa dari sudut kerentanan bencana lokasi pembangunan Bandara Kediri," ujar Rere.

Padahal, menurut Rere, analisa dari segi kerentanan bencana harus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana ekologis pada wilayah proyek pembangunan.

2. Bukan hanya dilihat dari titik lokasi bandara, tetapi dampak juga akan luas ke wilayah sekitar

IDN Times/Mela Hapsari

Rere mengungkapkan bahwa dari berjalannya sebuah proyek, dampak yang dimunculkan juga akan menyinggung wilayah sekitar pembangunan tersebut.

"Karena ini bukan hanya di titik wilayah pembangunan bandaranya, tapi perluasan akibatnya, misalnya clearing dari udara di wilayah itu, apakah masyarakat sudah siap dengan kebisingan yang akan bertambah," ujar Rere.

3. WALHI Jatim meminta pembangunan proyek harus lakukan analisa rawan bencana

IDN Times/Candra Irawan

Rere menjelaskan, Jawa Timur mengalami kenaikan angka kerentanan bencana sebanyak dua kali lipat. "Yang pada awalnya hanya ada 7 jenis, sekarang Jatim memiliki 13 jenis ancaman," ujar Rere.

Ancaman-ancaman tersebut muncul karena pemerintah tidak melakukan analisa rawan bencana terhadap proyek yang ingin atau sedang berjalan di Jatim.

Menurut Rere, hal tersebut sama saja seperti mendekatkan masyarakat dengan bencana. "Ini seperti bom waktu untuk masyarakat sekitar, pemerintah seakan-akan mendekatkan masyarakat dengan bencana," tegas Rere.