3 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Menkominfo Klaim Presiden Tanggap COVID-19

21 Okt 2022, 11:54 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jakarta, IDN Times - Pada 20 Oktober 2022, Pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tepat tiga tahun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengklaim, Presiden Jokowi telah mengambil langkah cepat dan sigap dalam menangani pandemik COVID-19.

"Indonesia dengan directive (arahan) Presiden sangat jelas melakukan akselerasi transformasi digital nasional, mengajak dan melibatkan peran serta masyarakat untuk memulai terlibat di dalam ruang digital,” jelasnya, dalam konferensi pers Launching Laporan Tahunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo–Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin Tahun 2022 yang dikutip, Jumat (21/10/2022)

1. Jokowi dinilai sigap sesuaikan arah pembangunan nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kominfo.go.id)

Dia menjelaskan, kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi membawa visi besar yakni mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan gotong royong dengan sembilan misi.

Langkah Jokowi dinilai cepat dan sigap melakukan penyesuaian arah pembangunan nasional, dengan tetap berpatokan pada visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Lewat transformasi digital, Jokowi menurut Johnny, menekankan arti penting keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekonomi, pemerintahan dan kehidupan masyarakat berbasis digital.

2. Adaptasi kebijakan baru selama pandemik COVID-19

Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus corona. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Menurut Johnny, berbagai capaian kabinet dalam tiga tahun terakhir telah dilalui dengan penyesuaian dan adaptasi yang dilakukan. Kebijakan baru tersebut memungkinkan Indonesia mengatasi pandemik COVID-19 dengan sangat sigap dan tepat.

"Mudah-mudahan sebentar lagi kita memasuki fase endemi. Aktivitas masyarakat bisa berjalan normal kembali, kehidupan perekonomian bisa berjalan normal kembali,” ungkapnya.

3. Kontras kritik penanganan HAM berat di masa pemerintahan Jokowi

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Namun di sisi lain, pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf juga mendapat kritik dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Menurut Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, banyak penanganan pelanggaran HAM berat yang keluar jalur.

"Salah satunya dengan pembentukkan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu selanjutnya Tim PPHAM, dan bagaimana sebetulnya kita melihat pelanggaran HAM Paniai yang dilakukan melalui pengadilan Paniai itu tidak terlalu baik sebenarnya," kata dia.

Selain itu, KontraS juga menilai perlu adanya reformasi kepolisian. Polisi dianggap sudah terlalu banyak mendapat hak istimewa (privilage) tanpa ada pengawasan dan evaluasi, hingga banyak kasus besar terjadi belakangan ini.