Dipecat Polri, Ahrie Sonta Pastikan Akan Banding
Jakarta, IDN Times - Irjen Ahrie Sonta Nasution menyatakan akan banding setelah resmi dipecat dengan tidak hormat (PTDH) karena menjadi tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diambil setelah majelis hakim menggelar sidang etik terhadap dirinya selama hampir 11 jam. Hal ini disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata dia.
Jhonny memastikan, Komisi Etik di tingkat banding akan memeriksa pembelaan Ahrie Sonta dalam proses banding di kasus ini.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," kata dia.
Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026.
Teranyar, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi, selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Polisi (Purn/mantan) Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri yang menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden/KSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum/Kadivkum Polri), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri), dan Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri
