Bogor, IDN Times - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama konsorsium mitra strategis resmi meluncurkan Komite Nasional Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Forum Nasional MPA-OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures).
Inisiatif ini diumumkan dalam Sosialisasi Visi MPA dan OECM 2045 di Bogor, Rabu (14/5/2025), sebagai langkah awal menuju Indonesia MPA-OECM Symposium 2025.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menerangkan, komite ini berfungsi sebagai pusat koordinasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk KKP, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal.
Fokus utamanya adalah mendukung pencapaian target konservasi laut nasional seluas 97,5 juta hektare (30x45).
“Dengan terbentuknya komite ini, diharapkan akan tercipta tata kelola konservasi laut yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan,” ujar Firdaus di Bogor, Rabu (14/5/2025).
Vice President RARE Indonesia Hari Kushardanto menyampaikan OECM diakui sebagai pendekatan penting untuk menjangkau wilayah konservasi non-formal, termasuk wilayah adat dan berbasis komunitas.
“OECM dapat membantu memastikan agar berbagai inisiatif konservasi yang telah dijalankan oleh masyarakat tetap terlindungi dan berkelanjutan,” kata dia.
Direktur Pesisir Lestari (Pelestari) Dina D. Kosasih menngungkapkan bahwa pendekatan sosial-budaya menjadi kunci keberhasilan perlindungan laut jangka panjang. Komunitas lokal, perempuan, dan lembaga adat diakui sebagai mitra utama dalam pengelolaan kawasan.
“Keberhasilan perlindungan kawasan konservasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Perwakilan WWF Indonesia Imam Musthofa Zainuddin berpandandangan Forum Nasional MPA-OECM akan menjadi wadah terbuka untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat jaringan, dan membangun kebijakan berbasis data.
“Rangkaian simposium ini menjadi ruang penting untuk membuka data, berbagi pembelajaran, dan membangun diskusi strategis dalam mendukung tata kelola kawasan yang lebih baik,” jelasnya.