8 Fakta Jokowi Bagi-Bagi Bansos Jelang Pemilu 2024

Jokowi membagikan bansos beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat KPM saat berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024. Bansos tersebut disalurkan di Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkar, Salatiga, sebelum Presiden meninjau pelayanan RSUD Kota Salatiga.

Tercatat, Presiden Jokowi kembali membagikan bansos beras dalam kunjungan kerjanya ke Bantul, Yogyakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Pemerintah pusat menyalurkan 10 kg beras kepada KPM di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persisnya dibagikan di Gudang Bulog Pajangan, Bantul.

Sehingga, Jokowi terhitung sudah dua kali membagikan bansos beras dalam kunjungan kerjanya selama Januari 2024, di Salatiga dan Bantul .

Mendekati Pemilu 2024, Jokowi justru tidak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menyalurkan bansos. Kendati, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan tidak ada unsur kampanye dalam pemberian bansos oleh pemerintah pusat.

"Gak ada politis, ini murni untuk masyarakat dan ini bukan jelang pemilu saja," kata Arief saat ditemui IDN Times di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Sebelumnya, banyak yang menduga Risma tidak diajak Jokowi karena berstatus sebagai kader PDIP. Diketahui, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu mencalonkan pasangan capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan ketidakterlibatan Mensos dalam pembagian bansos ini berkaitan dengan cadangan pangan. Karena itu, Presiden meminta Bulog dan Badan Pangan Nasional turun langsung membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan," tegas Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2024.

Bagi-bagi bansos dari Presiden Jokowi mendapat respons dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Cak Imin meminta Presiden Jokowi tetap netral selama Pemilu 2024. Dia tidak ingin Jokowi menggunakan bansos sebagai ajang kampanye terselubung jelang Pemilu 2024.

“Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden, kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat Pak!” ucap Cak Imin di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Beberapa waktu lalu, ramai pula isu mengenai bansos yang berstiker pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anies Baswedan, pun turut mengomentari hal tersebut dan menganggap melanggar etika.

“Terkait dengan pelabelan ini soal etika, etika itu harus dijaga,” ucap Anies, Jumat, 26 Januari 2024.

Terkait isu ini, Mahfud MD, juga turun merespons. Dia mendesak agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut beras Bulog berstiker pasangan capres-cawapres nomor urut dua.

“Kalau beras Bulog memang jatah untuk rakyat, sebagai pembagian misalnya bansos atau apa pun itu, ya itu harus diusut oleh Bawaslu,” ungkap Mahfud, Minggu, 28 Januari 2024.

Sementara itu, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengaku tidak masalah dengan kegiatan Presiden Jokowi membagi-bagikan beras di sejumlah daerah. Menurutnya, itu adalah bagian dari program pemerintah.

“Buat saya, tidak ada-apa. Yang tidak boleh adalah ketika itu nanti ditumpangi kepentingan politik. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat, boleh saja, silakan,” kata Ganjar di Kendal, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024.

Bansos yang dibagikan dari pemerintah pusat ada beberapa jenis. Pertama, BLT El Nino, yang akan dilanjutkan pemberiannya kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kelanjutan bantuan El Nino ini pun diungkapkan langsung oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Jokowi menyampaikan BLT El Nino diberikan pemerintah guna membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang.

“BLT El Nino itu memang untuk menutup adanya kenaikan harga di lapangan karena kemarin musim panasnya panjang,” katanya di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (3/1/2024). 

Kedua, bansos beras. Pemerintah akan memperpanjang penyaluran bansos beras hingga Maret 2024. Jumlahnya 10 kilogram untuk tiap KPM. Adapun bansos yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) ini akan disalurkan kepada 22 juta KPM. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 21,3 KPM.

Ketiga, bansos Porgram Keluarga Harapan (PKH). Bansos jenis ini juga akan diteruskan pada tahun ini, yang dibagikan dalam empat tahap selama satu tahun.

Tahap pertama dibagikan pada Januari-Maret 2024, kemudian tahap kedua dan tiga pada April-Juni dan Juli-Oktober 2024. Sementara itu, tahap terakhir dilakukan pada Oktober hingga Desember 2024.

Keempat, bantuan pangan nontunai (BPNT) yang akan diberikan kepada KPM, yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk kartu keluarga sejahtera, yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat. Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang.

Jumlah yang diterima Rp200 ribu per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Alhasil, dalam satu tahun, ada enam tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400 ribu dalam sekali pencairan.

Dulu bantuan ini namanya program raskin, kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik.Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.

Kelima, bantuan ganti rugi untuk petani. Presiden Jokowi  memastikan pemerintah akan memberikan bantuan ganti rugi untuk petani yang mengalami gagal panen dengan nominal antara Rp120 juta-Rp200 juta.

Hal ini disampaikannya pada Selasa, 23 Januari 2024, dan bantuan diberikan untuk kelompok tani di Jawa Tengah, dengan rincian wilayah di Grobogan, Demak, Pati, Jepara, dan Kudus.

"Ini kan tadi ada yang dapat satu kelompok, ada yang Rp200 juta, ada yang Rp180 juta, ada yang Rp122 juta. Semoga nanti segera diterima uangnya, langsung dipakai tanam, tanam, tanam," ucap Jokowi.

Merespons adanya muatan politis pada pembagian bansos tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program bansos yang disalurkan pemerintah telah mendapat persetujuan seluruh partai politik dalam menetapkan anggaran saat penyusunan APBN 2024.

"Jadi semua partai politik yang membahas melalui Hak Budget bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK Kuartal I-2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Menkeu menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Menkeu.

Adapun bansos yang digelontorkan selama 2023, meliputi program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Bila dirinci, kata Menkeu, anggaran perlindungan sosial dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada 2019, bansos Rp308,4 triliun, kemudian 2020 sebesar Rp498 triliun. Namun pada 2021 turun menjadi Rp468,2 triliun.

Setahun kemudian kembali turun menjadi Rp460,6 triliun, kemudian anggaran perlindungan sosial tahun lalu Rp443,5 triliun, dan tahun ini naik lagu menjadi Rp496 triliun. 

"Anggaran bansos ini lebih tinggi Rp20 triliun dibandingkan dengan APBN 2023, sudah dibahas bersama DPR dan ditetapkan dalam undang-undang," ujarnya. 

Menkeu menyatakan, APBN akan terus digunakan sebagai bantalan penahan gejolak atau  shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak,  tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.