9 Aduan Karhutla Masuk Komnas HAM, Pemda Ikut Diadukan

13 Oct 2026, 12:02 WIB2 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

9 Aduan Karhutla Masuk Komnas HAM, Pemda Ikut Diadukan

Manggala Agni melakukan pemadaman Karhutla di Kalimantan (dok. Kemenhut)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komnas HAM menerima sembilan aduan karhutla hingga September 2026, dengan laporan terbanyak berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Korporasi dan pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak diadukan dalam laporan masyarakat terkait karhutla.
Komnas HAM mengkaji pencegahan, penanganan, penegakan hukum, koordinasi, serta pemulihan bagi korban karhutla.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

September 2026

Komnas HAM menerima sembilan aduan terkait kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia.

Selasa (13/10/2026)

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan jumlah aduan karhutla dan wilayah asal laporan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Komnas HAM menerima sembilan aduan terkait kebakaran hutan dan lahan hingga September 2026.
Who?
Komnas HAM menerima aduan masyarakat; korporasi dan pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak diadukan.
Where?
Aduan berasal dari sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, serta Sumatera Selatan.
When?
Aduan diterima hingga September 2026 dan disampaikan Uli Parulian Sihombing pada Selasa (13/10/2026).
Why?
Masyarakat melaporkan karhutla, sementara Komnas HAM mengkaji pencegahan, penanganan, dan perlindungan HAM bagi masyarakat terdampak.
How?
Komnas HAM menindaklanjuti laporan melalui fungsi pengkajian dan penelitian, termasuk kajian koordinasi, penegakan hukum, dan pemulihan korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Komnas HAM menerima sembilan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Banyak laporan datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Korporasi dan pemerintah daerah paling sering dilaporkan. Uli Parulian Sihombing mengatakan laporan itu sedang dikaji untuk melihat aturan, penanganan kebakaran, dan pemulihan orang yang terdampak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Aduan masyarakat memberi Komnas HAM bahan untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla. Kajian tersebut mencakup koordinasi, penegakan hukum, keterpaduan regulasi, serta pemulihan korban. Dengan demikian, laporan yang masuk tidak hanya dicatat, tetapi juga ditindaklanjuti melalui fungsi pengkajian dan penelitian untuk menilai perlindungan HAM bagi masyarakat terdampak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Manusia (Komnas HAM) menerima sembilan aduan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga September 2026. Aduan paling banyak berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dengan korporasi serta pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak diadukan.

“Nah, sampai dengan September 2026, Komnas HAM menerima sembilan aduan terkait dengan kebakaran lahan dan hutan, karhutla di seluruh wilayah Indonesia," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Selasa (13/10/2026).

1. Korporasi dan pemerintah daerah paling banyak diadukan

Komisioner Komnas HAM di bagian koordinator subkomisi penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Hal ini diyngkap Uli saat Diskusi Terfokus Ahli (FGD) Komnas HAM tentang Kajian Regulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam Perspektif HAM.

Uli mengatakan, aduan masyarakat berkaitan dengan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Sumatera. Komnas HAM menindaklanjuti laporan tersebut melalui fungsi pengkajian dan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan serta penanganan karhutla.

“Dari aduan tersebut yang paling banyak diadukan adalah korporasi dan pemerintah daerah,” kata dia.

2. Aduan berasal dari wilayah terdampak karhutla

Warga Kalbar gugat pemerintah puat karena karhutla. (IDN Times/istimewa).

Uli menyebut Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan aduan terbanyak. Sumatra, terutama Sumatra Selatan, juga masuk dalam wilayah yang disorot berdasarkan informasi dari masyarakat yang melapor ke Komnas HAM.

“Yang paling banyak memang yang mengadukan adalah dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Tentu wilayah-wilayah yang mengalami paling terdampak karhutla di Indonesia,” ujarnya.

3. Aduan menjadi bahan evaluasi kebijakan

Sejumlah kendaraan melintas di atas jembatan Siak III yang dipenuhi kabut asap di Pekanbaru, Riau, Rabu (7/10/2026). Berdasarkan pemantauan dari Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Rabu (7/10) pagi, udara di Kota Pekanbaru berada di level sangat tidak sehat dampak dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menyebabkan jarak pandang kurang dari satu kilometer. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Komnas HAM mengkaji tata kelola pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk koordinasi, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban. Kajian juga diarahkan untuk menilai keterpaduan regulasi dan memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat terdampak.

“Dan yang paling penting adalah pemulihan terhadap korban yang terdampak karhutla," kata Uli.