Anggota DPR Desak Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional agar Maksimal
Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar anggaran penanganan dan bantuan bagi warga terdampak dapat dialokasikan maksimal.
DPR menyatakan dukungan terhadap penambahan anggaran pemadaman serta mendorong hukuman berat bagi korporasi penyebab kebakaran.
Kabut asap turut berdampak ke Malaysia, sehingga Anwar Ibrahim menghubungi Prabowo Subianto dan meningkatkan upaya penyemaian awan.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, sehingga penggunaan anggaran dapat digunakan secara maksimal.
Daniel mengatakan, keterbatasan anggaran dapat menghambat penanganan karhutla secara maksimal. Menurut dia, selama ini pemerintah telah mengupayakan berbagai cara, di antaranya water boombing, modifikasi cuaca, hingga pemadaman darat. Kendati, faktor alam yang berat karena lahan sebagian besar yang terbakar merupakan lahan gambut, maka upaya pemadaman sangat berat.
"Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini, termasuk kepada warga yang terdampak," kata Daniel kepada jurnalis, Selasa (13/10/2026).
1. DPR mendukung alokasi anggaran untuk karhutla
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan soroti temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Semeru. (IDN Times/Amir Faisol) Daniel mengatakan komitmen DPR untuk mendukung penuh upaya pemerintah melakukan pemadaman dengan dukungan politik anggaran, agar alokasi anggaran bisa ditambah karena kondisinya sudah darurat.
Ia pun mendorong agar ditetapkan sebagai status bencana nasional dari awal kebakaran karena potensinya sangat besar, tapi sampai hari ini pemerintah belum berani menetapkan.
"DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana Karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak," kata dia.
2. Desak pemerintah hukum berat pelaku korporasi
Ketua DPP PKB, Daniel Johan (IDN Times/Ilman Nafi'an) Di sisi lain, Daniel mendesak pemerintah untuk menghukum berat bagi pelaku koorporasi yang menjadi penyebab karhutla, tidak hanya mencabut izin usaha tetapi pemilik perusahaan harus mendapat hukuman berat untuk memastikan efek jera.
Menurut dia, bila penanganan pelaku hanya berupa sanksi administratif, cabut izin, maka tidak akan ada efek jera, dan tidak ada rasa takut.
"Negara harus tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Karena memang dampaknya sangat dahsyat, baik kesehatan, lingkungan, Ekonomi, sosial dan hubungan antar negara. Ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, sama saja hal ini memberantas tindak kejahatan ekstra ordinary," kata dia.
3. Anwar Ibrahim sebut kabut karhutla sudah mengkhawatirkan
Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. (Instagram/anwaribrahim_my) Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan secara pribadi telah menelepon Presiden Indonesia Prabowo Subianto terkait krisis kabut asap di wilayah Indonesia, yang tak kunjung terselesaikan. Kabut asap akibat karhutla telah berdampak ke Malaysia dan kawasan sekitarnya.
Anwar mengatakan kementerian terkait juga sedang berkomunikasi dengan mitra mereka di kawasan, untuk mengatasi masalah kabut asap.
"Masalah kabut asap ini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan dan saya telah secara pribadi menghubungi Presiden Prabowo, dan dia setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," ujar Anwar seperti dikutip dari laman Malaymail pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Dia mengatakan pemerintah prihatin dengan dampak kesehatan terhadap warga Malaysia. Karena itu, telah meningkatkan frekuensi penyemaian awan sebagai upaya untuk meredakan situasi, meskipun hasil terkini belum memuaskan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul laporan Departemen Lingkungan Hidup (DOE), yang menyebutkan 38 wilayah di Malaysia mencatat angka Indeks Polusi Udara (API) pada tingkat tidak sehat.
