9 Fakta Terbaru Bencana Sumatra, Penanganan Korban hingga Penindakkan Hukum

BNPB melaporkan hingga Minggu (7/12/2025), sebanyak 921 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Data tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Suharyanto menyebut 392 orang masih hilang, sementara jumlah pengungsi mencapai 975.079 jiwa di tiga provinsi terdampak. Berikut data sebaran korban di tiga provinsi:

• Sumatra Utara: 329 meninggal, 82 hilang

• Sumatra Barat: 226 meninggal, 213 hilang

• Aceh: 366 meninggal, 97 hilang, 914.202 mengungsi.
  

Menurut data BNPB per 8 Desember, kerusakan fasilitas umum berlangsung sangat luas, berikut fasilitas umum yang rusak akibat bencana:

Aceh:

• 585 fasilitas umum

• 126 fasilitas kesehatan

• 258 fasilitas pendidikan

• 201 rumah ibadah

• 205 gedung/kantor

• 312 jembatan

Sumatra Barat:

• 488 fasilitas umum

• 72 fasilitas kesehatan

• 216 fasilitas pendidikan

• 200 rumah ibadah

• 29 gedung/kantor

• 64 jembatan

Sumatra Utara:

• 80 fasilitas umum

• 1 fasilitas kesehatan

• 60 fasilitas pendidikan

• 19 rumah ibadah

• 59 jembatan.

Dampak ekologis banjir bandang dan longsor di Sumatra sangat besar. Di sejumlah wilayah, desa nyaris hilang, sungai berubah bentuk, dan penumpukan material menyebabkan pendangkalan ekstrem.

Misalnya Desa Sekumur, Aceh Tamiang, yang dilaporkan nyaris lenyap tersapu banjir, menyisakan masjid dan tumpukan kayu.

Selain itu, longsor dan banjir menyebabkan dasar Sungai Aek Godang di Sibolga naik, dan alirannya menyempit karena endapan pasir, batu, dan kayu. Kondisi ini meningkatkan risiko luapan air saat hujan.

Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian lembaga untuk memberikan dukungan penuh, termasuk pendanaan. Dana Siap Pakai untuk penanganan bencana sebesar Rp500 miliar disediakan, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan penanganan bencana ini menjadi prioritas nasional, terutama dalam penyelamatan korban, pemenuhan logistik, serta pemulihan fasilitas vital.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menurunkan tim untuk menyelidiki penyebab bencana, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga, serta menginspeksi beberapa perusahaan seperti PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

Pemerintah kemudian menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut, dan mewajibkan audit lingkungan sebagai bentuk pengendalian tekanan ekologis di DAS.

Kejaksaan Agung melalui Satgas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) juga melakukan penelusuran ke wilayah Sumatra, untuk membuktikan adanya aktivitas pembalakan liar (illegal logging).

Satgas PKH memeriksa indikasi perusakan hutan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, dan siap memproses hukum pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penanganan darurat di Sumatra Barat terhambat karena banyaknya akses jalan rusak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, mengerahkan alat berat untuk membuka dan memperbaiki akses. Perbaikan akses dilakukan pada jalan kabupaten-kota, provinsi dan nasional.

Kerusakan di jalan kabupaten-kota 321 titik, jalan provinsi 172 titik dan jalan nasional 62 titik. Penanganan jalan nasional, sebanyak 25 unit alat berat telah bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di jalan nasional.

Alat berat tersebut tersebar di beberapa titik, misalnya di Kabupaten Solok, Agam dan Tanah Datar. Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan di jalan nasional, sedangkan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar pada jalan provinsi. 

Akses tidak hanya pada perbaikan jalan, tetapi juga perbaikan akses dengan jembatan darurat bailey. Sebanyak 22 unit jembatan darurat dibutuhkan, seperti di Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Solok, Kota Padang dan Tanah Datar.  

Sementara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan penyegelan terhadap tujuh subjek hukum yang diduga merusak hutan dan menyebabkan bencana Sumatra.

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga menutup empat lokasi yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, baik di dalam maupun di luar kawasan konsesi hutan.

Polri turut memperkuat penanganan bencana Sumatra, dengan mengirimkan tim kesehatan Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda Jambi, dan tim RS Bhayangkara Jambi ke Aceh Tamiang.

Polri juga mengirim Kapal Polri Wisanggeni 8005 untuk mengangkut 183 personel dan bantuan logistik. Personel tersebut diperbantukan untuk memperkuat Polres Aceh Tamiang dan wilayah sekitarnya seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, dan Lhokseumawe

Selain itu, Polri turut menangani korban luka, mendukung identifikasi jenazah, serta mengantisipasi penyakit pascabencana seperti diare, ISPA, infeksi kulit, dan gangguan lambung yang mulai muncul di pos pengungsian.