Banjir Sumatra, Ini Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah
- Polri melakukan penyelidikan terhadap tindakan pidana terkait kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra.
- Kemenhut menyegel tujuh lokasi dan akan memanggil 12 subjek hukum yang diduga turut menyebabkan banjir di Sumatera.
- Kementrian LH akan menetapkan 3 sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.
Jakarta, IDN Times - Bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, berdasarkan data per Jumat, 5 Desember 2025, terdapat 3.285.263 jiwa terdampak di tiga provinsi tersebut. Sementara, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu, 7 Desember 2025, korban jiwa tercatat 921 orang dan 392 masih dinyatakan hilang.
Lebih dari itu, bencana ini menguak isu lingkungan berupa deforestasi, setelah ditemukannya kayu gelondongan yang ikut terbawa arus banjir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, bencana ini sebagai akibat langsung dari kerusakan ekologis. Deputi Eksternal Walhi Mukri Friatna, menyoroti degradasi kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat alih fungsi lahan besar-besaran.
"Penyebab kerusakan terjadi karena ada alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain," jelas Mukri kepada IDN Times.
Merespons hal ini, setidaknya lima lembaga negara telah mengambil langkah penegakan hukum. Berikut tindakan yang dilakukan masing-masing institusi.
1. Polri melakukan penyelidikan untuk membidik tindakan pidana
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki keberadaan kayu gelondongan yang terseret banjir. Brigjen Pol Irhamni mengatakan, dalam penyelidikan akan dicari apakah ada peristiwa pidana atau tidak.
"Penyelidikan sudah dimulai, tim sudah dibentuk untuk mencari ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau memang ketemu, ya dilanjutkan," kata Irhamni pada Kamis, 4 Desember 2025.
Ia menambahkan, penyelidikan dilakukan secara luas, baik terhadap perusahaan berizin maupun kepada perusahaan yang selama ini melakukan kegiatan ilegal. "Tidak punya izin juga kami sedang verifikasi, sedang lakukan penyelidikan. Sumbernya resmi atau tidak resmi, ada izin atau tidak," ujarnya.
2. Kemenhut menyegel tujuh lokasi dan akan memanggil 12 subjek hukum
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali menyegel tiga subjek hukum yang diduga turut menyebabkan banjir di Sumatra. Dengan tambahan ini, total subjek hukum yang telah disegel oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi tujuh.
"Kami akan terus melakukan penyegelan terhadap para perusak hutan, sesuai janji yang telah saya sampaikan di hadapan Komisi IV DPR RI. Siapa pun yang merusak hutan akan kami tindak tegas," tegas Raja Juli dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
"Kini sudah tujuh subjek hukum yang disegel. Masih ada lima subjek hukum lain yang telah teridentifikasi dan sedang kami dalami. Jika terbukti melanggar, kami akan segera melakukan penyegelan," tambahnya.
Untuk kasus ini, pihaknya menjerat pelaku dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana hingga lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2,5 miliar.
Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) Dwi Januanto juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta mempersiapkan gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 Jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan yang rusak.
Lebih lanjut, Kemenhut memanggil 12 subjek hukum untuk menelusuri penyebab kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan DAS Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan, pemanggilan terhadap 12 subjek hukum berkaitan dengan kayu-kayu yang ikut terseret banjir di Sumatra. “Pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengumumkan pencabutan 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) berkinerja buruk seluas 750.000 hektare, termasuk di tiga provinsi terdampak, sebagai arahan Presiden.
3. Kementrian LH akan menetapkan 3 sanksi
Sementara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menerapkan tiga jenis sanksi yaitu administratif, perdata, dan pidana terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan.
"Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian," kata Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq pada Rabu, 3 Desember 2025.
Lebih lanjut, Ia mengatakan, akan melakukan pendekatan secara pidana. "Karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul," ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, KLHK akan memanggil delapan korporasi yang diduga kuat terlibat. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hanif menegaskan, Indonesia telah menganut prinsip polluter pays. Artinya, pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi serta melakukan pemulihan.
Berdasarkan hasil kajian citra satelit yang telah dilakukan, KLH telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang diduga kuat berperan dalam menyebabkan bencana. Pimpinan dari korporasi-korporasi tersebut rencananya akan dipanggil untuk dimintai keterangan pada hari ini, Senin (8/12/2025).
4. Kejagung menerjunkan Satgas PKH
Kejaksaan Agung juga telah menerjunkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) guna mengusut dugaan pembukaan lahan tambang ilegal di Sumatra Utara, sebagai respons langsung atas bencana banjir yang melanda Sumatra.
Selain itu, tim satgas kini telah bergerak menjangkau wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk turut mengusut penyebab kerusakan lingkungan di wilayah terdampak banjir tersebut.
Hingga saat ini, Satgas PKH melaporkan telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan negara seluas 3.312.022,75 hektare. Sebanyak 915.206,46 hektare di antaranya telah diserahkan kepada kementerian terkait, dengan rincian 833.413,46 hektare dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk kegiatan produktif, dan 81.793 hektare dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Sementara itu, sisanya seluas 2.398.816,29 hektare masih dalam proses administrasi sebelum diserahkan.
Ke depan, satgas menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaat pengelolaannya dapat dikembalikan kepada masyarakat. Dengan dukungan lintas lembaga, Satgas PKH memastikan pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan negara dan publik.
5. DPR bentuk Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan untuk mencegah pembabatan hutan lanjutan
Adapun Komisi IV DPR membentuk Panitia Kerja Alih Fungsi Lahan untuk mencegah pembabatan hutan lebih lanjut. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyampaikan, pembentukan panja ini penting agar bisa mencegah adanya pembabatan hutan (illegal logging).
"Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan. Jadi supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan," kata Titiek Soeharto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Selain itu, Titiek juga mendesak Kemenhut menyetop izin pembukaan hutan secara pernanen. Dia ingin kebijakan yang diambil bukan hanya memoratorium karena sifatnya sementara.
"Ya itu dia. Jadi kalau mau bilang moratorium, itu kan disetop sementara, nanti bisa dihidupin lagi. Kami maunya supaya itu tidak ada lagi penebangan-penebangan," kata Titiek.
